JAKARTA, KAKINEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026).

Kabar penindakan ini langsung menjadi perhatian karena menyasar pejabat di lembaga yang memiliki mandat strategis dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Namun, hingga Selasa petang, KPK belum mengungkap identitas pejabat yang diamankan maupun perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut.

Informasi mengenai OTT itu disampaikan sumber KAKINEWS.ID di lingkungan KPK.

“OTT Pejabat BNPB,” kata sumber tersebut, Selasa (13/10/2026).

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan penindakan di lapangan. Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang diamankan, dugaan tindak pidana yang diselidiki, maupun barang bukti yang diperoleh penyidik.

“Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK,” kata Setyo saat dihubungi.

Konfirmasi tersebut memastikan adanya kegiatan lapangan KPK, tetapi belum menjawab pertanyaan mengenai konstruksi perkara yang sedang ditangani. Publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai siapa yang menjadi sasaran operasi dan dugaan pelanggaran hukum yang diselidiki.

Di sisi lain, pihak BNPB mengaku belum mengetahui informasi penangkapan tersebut. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyatakan belum menerima informasi mengenai kabar OTT itu.

“Kami belum monitor,” ujar Berton melalui pesan singkat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai apakah OTT tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, atau perkara lain. Karena itu, hubungan penindakan dengan sektor tertentu belum dapat dipastikan.

KPK kini dinantikan untuk membuka perkembangan operasi tersebut, termasuk identitas pihak yang diamankan, jumlah orang yang diperiksa, barang bukti yang disita, serta status hukum mereka setelah pemeriksaan awal.

Kejelasan informasi menjadi penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi. Pengungkapan perkara secara transparan juga diperlukan untuk memastikan dugaan tindak pidana diuji berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Sampai Selasa malam, identitas pejabat BNPB yang dikabarkan terjaring OTT dan dugaan perkara yang menjadi sasaran operasi masih menunggu penjelasan resmi KPK.