KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menjadi catatan dalam pembahasan anggaran Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja pendalaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 bersama Kesbangpol Kalsel, Rabu (14/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, dan dihadiri perwakilan Kesbangpol Kalsel, Ferdy Yopi Libia Erlinda.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I menilai persoalan SILPA perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terus berulang pada tahun anggaran berikutnya. Tingginya sisa anggaran menjadi perhatian karena berkaitan dengan ketepatan perencanaan dan optimalisasi pelaksanaan program.
Komisi I menekankan bahwa perencanaan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan pelaksanaan program.
“Evaluasi SILPA perlu dilakukan secara terperinci agar penyusunan anggaran 2027 lebih tepat sasaran dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal,” menjadi penegasan yang perlu dikonfirmasi kepada pimpinan Komisi I.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I meminta Kesbangpol menyampaikan rincian SILPA beserta matriks program kerja. Dokumen tersebut diperlukan untuk menelaah penyebab munculnya sisa anggaran sekaligus memperbaiki perencanaan pada tahun berikutnya.
Melalui matriks tersebut, setiap program diharapkan memiliki sasaran, kebutuhan anggaran, serta indikator capaian yang jelas. Dengan begitu, pembahasan APBD tidak hanya berfokus pada besaran alokasi dana, tetapi juga pada efektivitas penggunaannya.
Komisi I berharap evaluasi ini dapat mendorong pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan efisien.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus direncanakan dengan matang, sehingga pelaksanaannya terukur dan manfaatnya dapat dirasakan melalui program yang dijalankan,” menjadi alternatif kutipan yang juga perlu dikonfirmasi kepada narasumber.
DPRD Kalsel menegaskan bahwa evaluasi SILPA merupakan bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif serta berorientasi pada hasil.
