JAKARTA, KAKINEWS.ID — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia sejak Januari 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 639,23 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas. Sementara itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla tercatat mencapai 277.075 kasus secara kumulatif.
Puan menegaskan, dampak karhutla berkepanjangan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga memengaruhi penghidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pekerja harian berisiko kehilangan penghasilan, orang tua harus menyesuaikan pengasuhan ketika kegiatan sekolah terganggu, sedangkan pelaku usaha kecil menghadapi penurunan aktivitas ekonomi.
Karena itu, DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah terpadu dalam menangani karhutla sekaligus memastikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.
“Penanganan karhutla harus berjalan seiring dengan perlindungan warga. Dukungan perlu menjangkau keluarga yang kehilangan penghasilan atau mengalami peningkatan biaya hidup, serta tetap diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi pemulihan masyarakat,” demikian penekanan dalam pernyataan tersebut.
DPR RI melalui komisi terkait juga akan mengawal penanganan karhutla sesuai bidang tugas masing-masing. Pengawasan mencakup keselarasan keputusan pemerintah, kesinambungan perlindungan bagi masyarakat terdampak, serta kepastian dukungan ketika penanganan memasuki tahap pemulihan.
Puan menekankan pentingnya penetapan prioritas yang jelas dan dukungan yang sesuai dengan kondisi masyarakat agar warga terdampak dapat melewati masa sulit dan kembali membangun kehidupan mereka.
Dengan demikian, upaya penanganan karhutla diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memperhatikan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dirasakan masyarakat selama bencana berlangsung.
