KAKINEWS.ID, Jakarta: Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah daerah. Dalam kunjungan kerja reses Masa Persidangan I ke Bali, Lampung, dan Kepulauan Riau, Komisi XII menemukan persoalan berbeda, mulai dari potensi peralihan konsumen ke BBM subsidi hingga sulitnya nelayan memperoleh solar.

Di Bali, Komisi XII DPR RI menyoroti disparitas harga BBM yang berpotensi mendorong konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar permintaan BBM bersubsidi tidak meningkat dan memicu kelangkaan.

Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Markus Mekeng, meminta pemerintah mengatur penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Lihat Juga:
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum Tambang Rakyat di Barito Utara

“Kita minta pemerintah membuat aturan, bahwa orang-orang yang memiliki mobil mewah, jangan dialihkan mereka dari Pertamax ke Pertalite,” ujar Melchias.

Sementara itu, dalam inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lampung, Komisi XII menemukan antrean BBM yang mencapai lima jam. Meski stok Biosolar dan Pertalite di SPBU yang diperiksa mencukupi, pengawasan pelayanan dan kesesuaian QR Code dengan data kendaraan masih menjadi perhatian.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan yang lebih cepat.

Lihat Juga:
Polda Jawa Tengah membongkar tiga kasus penyalahgunaan LPG 3 kilogram dan Bio Solar bersubsidi di Sukoharjo, Kebumen, dan Demak. Modusnya beragam, mulai dari pemindahan LPG hingga pembelian BBM menggunakan kendaraan modifikasi, dengan total nilai subsidi yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Polda Jateng Bongkar Mafia Subsidi: LPG 3 Kg dan Bio Solar Dibajak, Negara Diduga Rugi Rp10,8 Miliar

“Dari stok tidak ada kendala, hanya memang tadi pengawasan yang harus betul-betul kita tindak dengan lebih cepat lagi,” kata Putri.

Adapun di Kepulauan Riau, persoalan distribusi solar subsidi menjadi tantangan bagi nelayan, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keterbatasan infrastruktur, kondisi cuaca, serta gelombang laut membuat nelayan harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh solar subsidi.

Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, menyoroti panjangnya antrean yang menyulitkan nelayan mendapatkan bahan bakar untuk melaut.

“Antrean solar panjang sekali, kasihan banget Pak, karena nelayan-nelayan itu dia kesulitan untuk dapatkan solar subsidi dulu, Pak,” ujar Iyeth.

Berdasarkan temuan di tiga daerah tersebut, Komisi XII DPR RI mendorong perbaikan pelayanan SPBU, penguatan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta evaluasi kebutuhan dan kuota BBM agar distribusi lebih tepat sasaran.

Komisi XII juga menekankan pentingnya perbaikan akses solar subsidi bagi nelayan di wilayah kepulauan, sehingga kendala geografis dan infrastruktur tidak terus menghambat aktivitas masyarakat pesisir.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang, mencegah potensi kelangkaan, serta memastikan BBM bersubsidi dapat diakses masyarakat yang berhak.