KAKINEWS.ID, Jakarta-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar upaya pemadaman berjalan terpadu dan efektif.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antarkementerian, lembaga, kemudian daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” tegas Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Minggu (18/10/2026).
Kristomei mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan agenda perdana sejak dirinya dilantik sebagai Kepala BNPB. Kunjungan itu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala penanganan karhutla sekaligus memetakan kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk di-back-up,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kristomei juga meminta evaluasi berkala terhadap efektivitas operasi pemadaman. Menurutnya, pengerahan ribuan personel gabungan dan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk helikopter, harus memberikan dampak nyata terhadap penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas atau hotspot.
Ia menekankan pentingnya mengukur hasil operasi di lapangan untuk menentukan langkah perbaikan apabila upaya yang dilakukan belum efektif.
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, BNPB mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah, pembagian tugas yang jelas, serta data personel dan alutsista yang dikerahkan.
BNPB juga mendorong evaluasi terhadap penggunaan berbagai teknologi pemadaman, mulai dari water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis natrium klorida (NaCl) hingga inovasi penggunaan dry ice atau es kering. Pengujian secara ilmiah diperlukan untuk memastikan teknologi yang digunakan efektif, tepat sasaran, dan efisien dari sisi anggaran.
Dalam penanganan lahan gambut, BNPB meminta perhatian terhadap upaya menjaga kelembapan tanah, termasuk melalui pembuatan atau optimalisasi kanal untuk membasahi lapisan dalam gambut. Langkah tersebut diharapkan mendukung penanganan jangka panjang di Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Berdasarkan pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), teridentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran.
Area tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. Sebagian titik api ditemukan di sekitar batas perizinan konversi lahan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Atas temuan tersebut, Kristomei mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk mencegah kebakaran berulang yang dapat menggagalkan upaya pemadaman.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” tegasnya.
Kristomei juga menekankan empat pilar strategi penanganan bencana, yakni kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Penanganan harus dilakukan secara cepat dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah kebakaran meluas serta meminimalkan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan jumlah personel di posko. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan operasional, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan petugas dapat diberikan secara tepat.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10,” ujarnya.
Usai memimpin rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melanjutkan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi karhutla, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Dalam peninjauan tersebut, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi itu menjadi perhatian untuk memastikan upaya pemadaman berjalan efektif dan kebakaran yang masih aktif segera ditangani.
Hasil pemantauan udara selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pemadaman serta mengoptimalkan operasi darat dan udara sesuai kondisi aktual di lapangan.
