JAKARTA, KAKINEWS.ID — Anggota Parlemen Malaysia, Kalam Salan, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu kabut asap hingga melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia. Desakan itu disampaikan dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026), menggunakan bahasa Jawa.

Dalam pidatonya, Kalam menyoroti dampak kabut asap terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan, aktivitas sekolah, penurunan aktivitas pariwisata, hingga hilangnya penghasilan pekerja perkebunan.

Politikus Partai Bersatu itu juga menyoroti candaan yang meremehkan persoalan kabut asap seolah-olah hanya masalah tahunan yang biasa terjadi.

Lihat Juga:
Danantara Bidik 50 Persen dari Investasi yang Masuk ke Kawasan Asia Mengalir ke Indonesia

“Janganlah bikin lelucon soal Indonesia sudah mengirim Malaysia oksigen. Memangnya hutan Malaysia terbuat dari plastik? Tidak bisa menghasilkan oksigen?” ujar Kalam.

Ia mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga warga Malaysia. Karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap persoalan tersebut sebagai bahan gurauan.

“Pak Prabowo, tolong masalah ini segera ditangani. Jangan dianggap guyon saja,” tegas Kalam.

Lihat Juga:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terlihat menghadiri sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Kehadirannya menjadi sorotan setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua Kali Mangkir dari KPK, Nusron Wahid Muncul di Istana Prabowo

Malaysia Siapkan Bantuan, Respons Indonesia Jadi Sorotan

Desakan Kalam menambah perhatian Malaysia terhadap penanganan kabut asap lintas batas. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 10–12 November 2026.

Mohamad Hasan menyoroti belum diklasifikasikannya kabut asap sebagai bencana alam dalam mekanisme penanganan bencana ASEAN.

“Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau tidak diklasifikasikan sebagai bencana alam,” kata Mohamad Hasan.

Malaysia juga pernah menawarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Bantuan yang ditawarkan meliputi satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan personel.

Namun, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi sebelumnya mengungkapkan kekecewaan atas lambatnya respons pemerintah Indonesia terhadap tawaran tersebut.

“Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tetapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka,” ujar Ahmad Zahid Hamidi, Minggu (11/10/2026).

Respons pemerintah Indonesia baru disampaikan sekitar sepekan kemudian melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman. Meski demikian, Dudung menyebut pelaksanaan bantuan masih memerlukan koordinasi teknis.

“Malaysia akan memberikan bantuan tiga heli dan 52 personal,” ujar Dudung.

Pemerintah Belum Menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

Di tengah meluasnya perhatian terhadap kabut asap lintas batas, pemerintah Indonesia belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Dudung menyatakan Indonesia masih mampu menangani kebakaran tersebut. Pernyataan itu menjadi posisi pemerintah di tengah tawaran bantuan dari Malaysia yang mencakup dukungan peralatan dan personel.

Sementara itu, desakan Kalam Salan menegaskan bahwa dampak karhutla tidak berhenti di wilayah Indonesia. Gangguan kesehatan, aktivitas pendidikan, pariwisata, dan penghasilan masyarakat menjadi persoalan yang turut disorot dalam forum parlemen Malaysia.

Kalam meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah penanganan dan tidak memandang persoalan kabut asap sebagai bahan candaan.