MARTAPURA, KAKINEWS.ID – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampak. Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menjadi salah satu daerah penerima dengan alokasi bantuan sebesar Rp20 miliar.
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, membenarkan pemerintah pusat telah memberikan bantuan tersebut untuk mendukung penanganan karhutla di wilayahnya.
Namun, saat dikonfirmasi mengenai pencairan dana Rp20 miliar tersebut, Saidi belum memerinci peruntukan maupun rencana penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla di Kabupaten Banjar.
“Ya benar pemerintah pusat membantu Kabupaten Banjar untuk mengatasi karhutla,” tulis Saidi singkat saat dikonfirmasi pada Kamis (22/10/2026) malam.
Bantuan tersebut menjadi perhatian mengingat Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang mengalami dampak karhutla cukup serius di Kalimantan Selatan.
Publik pun menanti penjelasan lebih lanjut mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran tersebut, terutama untuk mendukung upaya pemadaman, penanganan titik api, serta pencegahan kebakaran agar tidak meluas.
Sebelumnya, pemerintah pusat secara resmi menyalurkan bantuan tahap kedua untuk mempercepat penanganan karhutla di tujuh provinsi terdampak pada Kamis (22/10/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, menyampaikan total bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla mencapai Rp1,235 triliun.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua sudah ditransfer. Total bantuan secara keseluruhan mencapai Rp1,235 triliun,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya.
Sebelumnya, pencairan bantuan tahap pertama telah dimulai sejak 7 September 2026.
Adapun tujuh provinsi penerima bantuan tersebut meliputi Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Selain dialokasikan untuk pemerintah provinsi, anggaran tersebut juga disalurkan langsung kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla.
Dengan adanya bantuan tersebut, transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas penanganan di lapangan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Masyarakat menantikan agar dana yang telah disalurkan benar-benar mendukung upaya pengendalian karhutla dan meminimalkan dampak yang dirasakan warga.
