Kaki Kalsel Desak Pemkot Banjarmasin Bayarkan Uang Proyek Tahun 2023 Kepada Kontraktor
BANJARMASIN, KN – Krisis keuangan yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin membuat banyak pembayaran tertunda kepada kontraktor, nilainya bahkan hampir mencapai Rp 300 miliar.
Melihat permasalahan tersebut, Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkot Banjarmasin, mereka menuntut agar pembayaran terhadap para kontraktor bisa sesegaranya diselesaikan.
Direktur KAKI Kalsel, H Akhmad Husaini mengatakan, krisis keuangan Pemkot Banjarmasin berimbas pada keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tentu ini menjadi atensi publik dan menjadi perhatian dari kalangan dunia usaha, pihak vendor dan buruh yang bekerja di proyek tersebut.
“Kalau ini tidak ada solusi tentu ini akan menjadi potensi konflik dan berdampak pada perekonomian mereka, kami meminta pihak Pemkot Banjarmasin agar mencari solusi permasalahan ini,” katanya, Kamis (18/1/2023).
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengkui memang ada dari beberapa proyek yang tidak terselesaikan di tahun 2023, namun akan dibayarkan tahun 2024.
“Pemindahan pembayaran dari 2023 ke 2024 ini tentu ada proses tahapan, itu sudah di payung hukumi oleh peraturan pemerintah melalui Permendagri no 77 tentang pengelolaan keuangan daerah, disana sudah ada kriteria, syarat dan ketentuan,” paparnya.
Tahapan itu harus kita lalui dan tidak akan selesai 1-2 hari, lanjutnya. Meskipun ada duit untuk membayar kalau proses itu tidak dilalui tetap salah juga, kita ingin secepatnya diselesaikan, target kita sebelum APBD perubahan.
“Solusi lain juga kami lakukan dengan pihak Bank, masih kami komunikasikan, target kami upah buruh dan suplayer dalam bulan depan sudah selesai, bahkan bulan Januari ini ada sebagian yang kita bayarkan,” tutupnya.(redaksi)
