Bedah Kasus Juwita dan Putusan Sidang Terdakwa Jumran Prajurit TNI AL
BPKPAD Balangan Respons Positif Arahan KPK terkait Izin Tambang Galian C
Zarof Ricar Eks Pejabat MA Divonis 16 Tahun Penjara terkait Suap Hakim
MK Mulai Sidang Pemeriksaan Uji Materi Pasal Karet UU Pemilukada
Pemkab Balangan Tingkatkan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui SPI
Bedah Kasus Juwita dan Putusan Sidang Terdakwa Jumran Prajurit TNI AL
BPKPAD Balangan Respons Positif Arahan KPK terkait Izin Tambang Galian C
Zarof Ricar Eks Pejabat MA Divonis 16 Tahun Penjara terkait Suap Hakim
MK Mulai Sidang Pemeriksaan Uji Materi Pasal Karet UU Pemilukada
Pemkab Balangan Tingkatkan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui SPI
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB) menggelar forum diskusi publik bertajuk Ruang Narasi dengan tema “Analisis Perkembangan Kasus Juwita: Perspektif Hukum dan Keadilan”, Kamis (18/6) pukul 16.00 WITA, bertempat di Kedai Kopi Along, Banjarbaru. Diskusi ini
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Darah (BPKPAD) Balangan, Kalimantan Selatan menanggapi positif arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait kelengkapan perizinan galian C oleh perusahaan pertambangan untuk mengantisipasi korupsi. “Terkait dorongan atau arahan dari KPK tersebut, kita telah melakukan verifikasi data
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Zarof Ricar hukuman 16 tahun penjara dalam perkara suap hakim yang memutus bebas Gregorius Ronald Tannur. Selain pindana kurungan, eks pejabat Mahkamah Agung itu diharuskan membayar denda Rp 1 miliar dengan
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas uji materi Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, pada Rabu, 18 Juni 2025. Uji materi terhadap pasal karet itu dimohonkan oleh Syarifah Hayana, Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel). Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan
Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi SPI 2025 dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap Survei Penilaian Integritas (SPI) serta memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Sufriannor, menjelaskan, SPI merupakan bentuk komitmen nyata sekaligus refleksi terhadap
Kejaksaan Negeri Barito Kuala menggeledah kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 65, Kecamatan Marabahan, pukul 10.30-15.00 WITA, pada Rabu (18/6/2025). Kepala Seksi Intelijen Kejari Batola, Mohammad Hamidun Noor, mengatakan kegiatan penggeledahan dilakukan oleh Tim Jaksa
Kepala Kemenag Kotabaru, Dr. H. Ahmad Kamal, S.H.I., M.Ag, menyampaikan bahwa seluruh sektor dan bidang teknis telah menyatakan kesiapan untuk menyambut kepulangan jemaah, termasuk tim kesehatan, keamanan, transportasi, hingga konsumsi. “Insyaallah pada hari kedatangan, kami juga akan menyambut jemaah dengan sajian khas daerah,
Kasus dugaan Pungli berkedok uang keamanan bertiup kencang di dalam gedung wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar dan kemana uangnya diserahkan joki dipertanyakan, Rabu (18/6/2025). Beredar informasi dari kalangan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar, bahwa setiap anggota DPRD Banjar setiap bulannya diminta
Aktivis anti korupsi Kalsel dari LSM Komite Anti Korupsi Indonesia Kalsel (KAKI Kalsel), H Akhmad Husaini, menyampaikan dukungan atas pengungkapan kasus korupsi yang diajukan Kejari Batola di Dinas PMD Batola, Rabu (18/6/2025). Dukungan tersebut disampaikan aktivis anti korupsi, H Akhmad Husaini setelah mendapatkan
Kakinews.id, MARTAPURA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar menegaskan bahwa penanganan perkara hukum terhadap Haji Kahfi (73) telah dilaksanakan sesuai dengan filosofi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. “Disini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam hal ini bertindak sebagai jaksa yang umum dengan
