KAKINEWS.ID, Jakarta:Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, serta banjir di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 11–12 Oktober 2026. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, menyebabkan 222 kepala keluarga (KK) mengungsi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., mengatakan karhutla dan kekeringan masih menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi cuaca yang perlu diantisipasi.

Di Sulawesi Tengah, karhutla terjadi di Kelurahan Uentanaga, Kecamatan Rotalindo, Kabupaten Tojo Una-Una, pada Minggu (11/10/2026). Kebakaran menghanguskan sekitar satu hektare lahan. Tim gabungan berhasil memadamkan api, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Lihat Juga:
BNPB: Karhutla di Enam Provinsi Masih Berat, 186 Hektare Lahan Gambut Terbakar

Kebakaran lahan juga terjadi di Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong. Peristiwa yang bermula pada Minggu sore itu menghanguskan sekitar tiga hektare lahan kebun kosong. Api berhasil dipadamkan pada pukul 19.30 WITA setelah tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan.

Sementara itu, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kebakaran melanda Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, serta Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa. BNPB melaporkan luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 10 hektare di masing-masing wilayah.

Operasi pemadaman melibatkan BPBD, petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat. Api berhasil dipadamkan pada Minggu sore.

Lihat Juga:
Jakarta, MI – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak yang kian mengundang perhatian. Kejaksaan Agung menyita satu unit pesawat Textron Aviation dan satu unit helikopter Bell 505 sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Sorotan menguat setelah pesawat Textron Aviation dengan registrasi PK-YNB yang disita penyidik masih terlihat menggunakan stiker logo dan tulisan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, BNPB memastikan pesawat tersebut bukan armada yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, berdasarkan data penyewaan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan patroli udara kebakaran hutan dan lahan, pesawat PK-YNB tidak tercatat pernah disewa BNPB dalam kurun waktu tersebut. “Pesawat tersebut dengan Reg PK-YNB, berdasarkan data pesawat yang BNPB sewa untuk misi OMC dan patroli udara Karhutla, tidak pernah disewa BNPB dalam 3 tahun terakhir ini,” kata Suharyanto, Senin (5/10/2026). BNPB memang menggunakan pesawat sewaan untuk sejumlah operasi kebencanaan. Pesawat yang digunakan dalam misi tersebut diberi identitas BNPB selama masa kontrak. Setelah kontrak berakhir, logo dan identitas BNPB seharusnya dilepas. “Pesawat udara yang sedang disewa BNPB untuk operasi udara dan OMC dalam durasi waktu tertentu sesuai dengan kontrak akan dilabeli identitas misi BNPB. Setelah masa kontrak habis, logo identitas BNPB harus dilepas kembali,” ujarnya. Penegasan BNPB tersebut membuat keberadaan stiker lembaga negara pada pesawat yang kini menjadi barang bukti Kejagung semakin menjadi perhatian. Suharyanto juga memastikan BNPB saat ini tidak memiliki kontrak dengan operator pesawat tersebut. Bahkan, BNPB mengaku tidak mengetahui bahwa pesawat itu kemudian terkait dengan pihak yang tengah berhadapan dengan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi di BGN. “Saat ini tidak ada kontrak BNPB dengan operator yang mengoperasikan pesawat sesuai dalam foto tersebut. BNPB juga tidak tahu bahwa pesawat tersebut terkait dengan pihak yang saat ini bermasalah dengan kasus hukum di BGN,” tegasnya. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, kembali menegaskan bahwa BNPB tidak memiliki pesawat sendiri. Seluruh pesawat yang digunakan untuk mendukung operasi kebencanaan merupakan unit sewaan berdasarkan kebutuhan dan kontrak. “BNPB pada prinsipnya tidak pernah memiliki pesawat. Adapun setiap pesawat yang ada stiker BNPB adalah unit yang disewa oleh BNPB,” kata Berton. Adapun pesawat PK-YNB yang kini telah menjadi barang bukti Kejagung disebut berkaitan dengan persoalan internal perusahaan afiliasi. “Unit pesawat yang ada di foto tersebut itu merupakan permasalahan internal perusahaan afiliasi tersebut. Sejak barang itu jadi barang bukti, kami tidak bisa lagi urusan sewa-menyewa,” ujarnya. Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yada Artha Trimanunggal (YAT) yang dipesan untuk kebutuhan program MBG ketika Dadan Hindayana memimpin BGN. Selain pesawat, penyidik Kejagung juga menyita satu unit helikopter Bell 505. Kedua aset tersebut telah disegel sebagai barang bukti. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyitaan dilakukan dalam perkara yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kolonel Budi Utomo bersama empat pihak swasta. Pihak swasta yang disebut dalam perkara tersebut yakni Andri Mulyono selaku Komisaris PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA dan GB selaku Direktur PT ASE. Dari pengusutan aset, penyidik juga menyita sekitar lima unit telepon seluler, 89 dokumen, serta uang tunai senilai Rp24,970 miliar. “Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp24,970 miliar,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Selain itu, penyidik menyita satu unit kendaraan Hino, dua kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, serta satu unit Lexus LM500 tahun 2025. Penyitaan pesawat dan helikopter tersebut menambah daftar aset yang kini berada dalam penguasaan penyidik dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN. Sementara itu, BNPB telah memberikan penjelasan bahwa pesawat PK-YNB bukan pesawat yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir dan penggunaan identitas BNPB semestinya terkait dengan masa kontrak. Kini, keberadaan logo BNPB pada pesawat yang telah disita sebagai barang bukti menjadi bagian dari fakta yang turut mengemuka dalam proses penyidikan Kejagung.
Pesawat Berstiker BNPB Disita Kejagung, Korupsi BGN Makin Disorot

Kebakaran TPA Ternate Masih Berlangsung

BNPB juga melaporkan kebakaran di TPA Takome, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Maluku Utara, yang diketahui terjadi sejak Kamis (8/10/2026).

Hingga Minggu (11/10/2026) pukul 08.00 WIT, asap masih terlihat dari tumpukan sampah dan api kembali muncul di sejumlah titik. Tim gabungan terus melakukan pemadaman.

Kabut asap dilaporkan menyelimuti kawasan sekitar TPA hingga menyebar ke permukiman warga. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.

Banjir Aceh Tamiang Rendam Empat Kecamatan

Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu (10/10/2026). Banjir berdampak pada empat kecamatan, yakni Tenggulun, Kejuruan Muda, Karang Baru, dan Bendahara.

Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 222 KK mengungsi akibat kejadian tersebut. Hingga Minggu (11/10/2026), hujan masih berlangsung di sejumlah wilayah dan genangan belum surut, dengan ketinggian muka air mencapai 50 sentimeter.

BNPB mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, termasuk karhutla akibat kondisi kering dan banjir akibat hujan berintensitas tinggi.

“Di tengah teriknya cuaca akibat fenomena El Nino yang terjadi saat ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka ladang dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla,” demikian imbauan BNPB yang disampaikan melalui keterangan tertulis Berton SP Panjaitan.

BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air, memperbaiki keran atau pipa yang bocor, serta memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan untuk kebutuhan lain.

Selain itu, masyarakat di wilayah utara Pulau Sumatra diminta mewaspadai potensi banjir akibat anomali cuaca. Warga juga diimbau menyiapkan tas siaga bencana dan memantau informasi resmi dari BNPB, BPBD, serta BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana.