KAKINEWS.ID, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 333.470 kasus hingga 21 Oktober 2026. Sementara itu, ribuan hektare lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih dalam penanganan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus ISPA tersebut dihitung sejak 18 Agustus 2026 dan tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla.
Dari total kasus tersebut, sebanyak 258.298 kasus dialami warga berusia di atas lima tahun, sedangkan 75.172 kasus terjadi pada anak berusia nol hingga lima tahun.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan untuk menangani masyarakat yang terdampak asap karhutla.
“Untuk penyiapan layanan kesehatan, tentunya kita cek bagaimana kesiapan pos layanan kesehatan, seperti di seluruh puskesmas di wilayah terdampak yaitu ada 1.691 puskesmas yang kita siagakan,” ujar Suyanti dalam keterangan BNPB, Kamis, 22 Oktober 2026.
Selain puskesmas, pemerintah menyiapkan 360 rumah sakit rujukan dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas). Kemenkes juga mencatat ketersediaan 491 rumah oksigen di berbagai wilayah terdampak.
Dari sisi tenaga kesehatan, terdapat 18.547 dokter umum serta sejumlah dokter spesialis, termasuk spesialis mata, paru, telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).
Masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat dapat mengakses layanan Public Safety Center (PSC) 119.
Kemenkes mengimbau masyarakat untuk memantau kualitas udara melalui ISPUnet yang terintegrasi dengan aplikasi SATUSEHAT. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas atau batuk yang memburuk.
“Kita harus lindungi kelompok rentan karena lebih gampang menderita penyakit dan kurangi asap yang masuk ke dalam rumah, termasuk kenali gangguan kesehatan,” kata Suyanti.
Asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5, karbon monoksida, dan senyawa organik beracun yang berpotensi memicu asma, iritasi mata, serta gangguan paru-paru. Paparan tersebut juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, terutama pada kelompok rentan.
Pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kemenkes pada 22 Oktober 2026 pukul 08.40 WIB menunjukkan sejumlah daerah berada dalam kategori berbahaya, dengan konsentrasi PM2.5 di atas 300.
BNPB Tangani Belasan Ribu Hektare Lahan Karhutla
Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Berdasarkan data per 21 Oktober 2026, lahan seluas 7.219 hektare masih dalam penanganan di wilayah Sumatera, yakni Sumatera Selatan dan Jambi.
Dari jumlah tersebut, Sumatera Selatan mencatat luas lahan yang masih ditangani mencapai 5.194 hektare, sedangkan sisanya berada di Jambi. Sementara itu, tidak terdeteksi lahan terbakar di Riau.
Di wilayah Kalimantan, luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai 11.202 hektare. Rinciannya, Kalimantan Tengah seluas 7.938 hektare, Kalimantan Selatan 1.974 hektare, dan Kalimantan Barat 1.290 hektare.
Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Dukungan udara meliputi pengeboman air (water bombing) dan operasi modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman titik panas serta titik api.
Selain enam provinsi prioritas, BNPB bersama pemerintah daerah juga menangani karhutla di sejumlah wilayah lain, antara lain Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN), Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
Total luas area terdampak yang ditangani di wilayah-wilayah tersebut mencapai 1.243,70 hektare.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menyampaikan perkembangan penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat melalui siaran pers BNPB tertanggal 22 Oktober 2026.
Pemerintah terus mengoptimalkan upaya pemadaman sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan akses pelayanan kesehatan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla.
