Pasca Pilkada, KPK Periksa Sekda Kalsel dan Wildan Salman Terkait Dugaan Korupsi Proyek

Pasca Pilkada, KPK Periksa Sekda Kalsel dan Wildan Salman Terkait Dugaan Korupsi Proyek

KPK memanggil Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan tiga orang lainnya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel. Tiga saksi lainnya adalah Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemprov Kalsel Muhammad Aris Anova Pratama, Kasi Jalan Dinas PUPR Handa

Bareskrim Batal Periksa Firli Bahuri Karena Tersangka Tidak Hadir

Bareskrim Batal Periksa Firli Bahuri Karena Tersangka Tidak Hadir

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri batal menghadiri pemeriksaan yang rencananya dilakukan pada Kamis ini di Bareskrim Polri. “Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada

KPK Setorkan Uang Rampasan Dari Korupsi Rp637 Miliar

KPK Setorkan Uang Rampasan Dari Korupsi Rp637 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan dari berbagai tindak pidana korupsi sebesar Rp637 miliar ke kas negara. Jumlah tersebut disetorkan dalam kurun waktu Januari-Oktober 2024. “Nominal yang sudah disetor KPK ke kas negara hingga Oktober 2024 mencapai Rp637.994.333.473,” kata Anggota Tim Juru

Hari Ini, Eks Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pemerasan SYL

Hari Ini, Eks Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pemerasan SYL

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diagendakan menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan hari ini Kamis, 28 November 2024. Pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun, belum ada

Puluhan Tahanan Ikut Pemungutan Suara Pilkada di Rutan KPK

Puluhan Tahanan Ikut Pemungutan Suara Pilkada di Rutan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan bagi para tersangka yang ditahan untuk turut serta memberikan suaranya dalam Pilkada Jakarta 2024. Lembaga antikorupsi itu memastikan pemungutan suara yang berlangsung di rumah tahanan negara (rutan) KPK tersebut berlangsung efektif. “Pemungutan suara dilakukan di area dalam

KPK Beri Hak Mencoblos Tahanan di Rutan KPK

KPK Beri Hak Mencoblos Tahanan di Rutan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan kepada para tersangka yang ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta untuk mencoblos pada Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024). Nantinya, akan ada petugas dari tempat pemungutan suara (TPS) terdekat yang akan membantu proses pencoblosan. “Terkait pencoblosan di rutan

KPK Analisis Pelaporan Barang Gratifikasi Menteri Agama Nasaruddin Umar

KPK Analisis Pelaporan Barang Gratifikasi Menteri Agama Nasaruddin Umar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis pelaporan barang gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar. Analisis dilakukan untuk menentukan apakah barang yang dilaporkan termasuk gratifikasi atau bukan. “KPK akan melakukan analisis atas pelaporan tersebut, apakah termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi

KPU Sebut OTT KPK Tidak Batalkan Pencalonan Cagub Rohidin Mersyah

KPU Sebut OTT KPK Tidak Batalkan Pencalonan Cagub Rohidin Mersyah

Calon inkumben Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring Operasi Tangkap Tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pencalonan Rohidin tidak dibatalkan. “Masih ikut Pilkada,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin usai membuka agenda Election Visit Program

15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Dituntut 4-6 Tahun Penjara

15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Dituntut 4-6 Tahun Penjara

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang

KPK Sita Amplop Isi Rp50 Ribu Gambar Gubernur Bengkulu

KPK Sita Amplop Isi Rp50 Ribu Gambar Gubernur Bengkulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi. Dalam kasus tersebut, KPK menyita sejumlah amplop bergambar Rohidin, yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai inkumben di Pilgub Bengkulu 2024, berisi uang tunai Rp 50 ribu.