Penentu Papan Atas, Putaran Championship 2025/2026 Barito Putera Ditantang Bangkit Hadapi Kendal Tornado di 17 Mei
Polisi Pukul Anak hingga Tewas, Yusril Tegas: Tak Ada Aparat Kebal Hukum — Bripda MS Harus Diadili!
Akhir Pelarian Rifaldo, Buronan Interpol Perekrut Kerja Palsu Ditangkap di Bali
Aparat Brimob Tewaskan Siswa MTs, Ketua Komisi X DPR: Tamparan Keras bagi Negara, Tak Boleh Ada Impunitas
KPK Desak RUU Perampasan Aset: Saatnya Harta Koruptor Disikat, Bukan Sekadar Dipenjara
Penentu Papan Atas, Putaran Championship 2025/2026 Barito Putera Ditantang Bangkit Hadapi Kendal Tornado di 17 Mei
Polisi Pukul Anak hingga Tewas, Yusril Tegas: Tak Ada Aparat Kebal Hukum — Bripda MS Harus Diadili!
Akhir Pelarian Rifaldo, Buronan Interpol Perekrut Kerja Palsu Ditangkap di Bali
Aparat Brimob Tewaskan Siswa MTs, Ketua Komisi X DPR: Tamparan Keras bagi Negara, Tak Boleh Ada Impunitas
KPK Desak RUU Perampasan Aset: Saatnya Harta Koruptor Disikat, Bukan Sekadar Dipenjara
JPU Kejari Banjar, Radityo Wisnu, membacakan tuntutan pidana mati terhadap kakak beradik Fatimah dan Parhan atas kasus pembunuhan berencana dan mutilasi di Paramasan dalam sidang di PN Martapura, Kamis (5/2/2026).(Foto :Istimewa) KAKINEWS, MARTAPURA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banjar menuntut pidana
KPK membongkar dugaan suap pengurusan restitusi PPN senilai Rp 48,3 miliar di KPP Madya Banjarmasin. Kepala KPP, Mulyono Purwo Wijoyo, diduga menerima bagian terbesar dari uang “apresiasi” sebesar Rp 800 juta. Kasus bermula saat PT Buana Karya Bhakti mengajukan restitusi, kemudian terjadi kesepakatan
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan perhatian seriusnya terhadap laporan masyarakat sipil soal dugaan kejahatan kemanusiaan di Palestina. Langkah ini menunjukkan korps Adhyaksa membuka pintu terhadap pengawasan publik, bukan sekadar formalitas. Rombongan yang menyerahkan laporan terdiri
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan tak ada ampun bagi aparat yang bermain di belakang negeri. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (4/2/2026), lembaga antirasuah ini menjaring 17 orang, terdiri dari 12 pegawai Direktorat
Terdakwa Sayyid Akhmad Akbar saat mendengarkan tuntutan 5 tahun penjara dalam sidang kasus penusukan yang menewaskan korban Misran di PN Banjarmasin, Selasa (3/2/2026).(Foto : Istimewa) KAKINEWS, BANJARMASIN – Setelah menjalani proses persidangan yang cukup lama akhirnya Terdakwa Sayyid Akhmad Akbar Al Habsyie (
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (Foto: Istimewa) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Praktik rasuah ini diduga melibatkan manipulasi pengajuan
Koalisi masyarakat sipil mendesak Kejaksaan Agung mengambil langkah hukum atas dugaan genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel di Gaza. Dengan dasar yurisdiksi universal dalam KUHP baru, Indonesia dinilai memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk menegakkan keadilan internasional dan membuktikan komitmennya terhadap
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo (Foto: Istimewa) Kakinews.id – Topeng integritas pejabat pajak kembali koyak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, bersama dua orang lainnya. Operasi
Aksi unjuk rasa Jaka Jatim di depan Pengadilan Tipikor Sidoarjo menuntut KPK bertindak tegas dan objektif dalam mengusut kasus korupsi hibah APBD Jawa Timur. Berdasarkan BAP mendiang mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, terungkap dugaan skema pembagian commitment fee terstruktur dari dana hibah pokir
Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka aib serius di jantung pengelolaan keuangan negara. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbaru menyasar pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan merembet ke lingkungan Bea dan Cukai. Rangkaian
