
Koalisi masyarakat sipil mendesak Kejaksaan Agung mengambil langkah hukum atas dugaan genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel di Gaza. Dengan dasar yurisdiksi universal dalam KUHP baru, Indonesia dinilai memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk menegakkan keadilan internasional dan membuktikan komitmennya terhadap nilai kemanusiaan.
Kakinews.id – Desakan agar Indonesia tak lagi berhenti pada kecaman moral terhadap tragedi Gaza kini menguat. Koalisi masyarakat sipil secara resmi mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melaporkan dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong penegak hukum Indonesia mengambil peran aktif melalui mekanisme hukum nasional, khususnya penerapan yurisdiksi universal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.
Audiensi dengan jajaran Direktorat HAM Kejagung dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna dimanfaatkan koalisi untuk menegaskan bahwa kejahatan internasional tidak boleh berlindung di balik batas negara.
Perwakilan koalisi, Fatia Maulidiyanti, menilai Indonesia memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk menjadi contoh penegakan hukum internasional di kawasan. Menurutnya, tragedi kemanusiaan di Gaza merupakan ujian nyata komitmen Indonesia terhadap nilai keadilan dan hak asasi manusia.

“Yurisdiksi universal memungkinkan penegakan hukum atas kejahatan internasional paling serius. Indonesia tidak kekurangan dasar hukum untuk memulainya,” ujar Fatia kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan bahwa isu Palestina layak menjadi preseden penting, mengingat masifnya korban sipil serta hancurnya fasilitas publik yang seharusnya dilindungi hukum humaniter internasional.
Selain mendesak penegakan hukum, koalisi juga mengkritik sikap politik pemerintah Indonesia yang memilih bergabung dalam Board of Peace Gaza. Mereka menilai langkah tersebut kontradiktif dengan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dan berpotensi melemahkan peran lembaga internasional tersebut.
“Keikutsertaan Indonesia dalam forum itu justru mengaburkan mandat PBB dan berisiko menggerus konsistensi kebijakan luar negeri berbasis HAM,” kata Fatia.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menambahkan, keterlibatan Indonesia tidak hanya bersifat moral, tetapi juga faktual. Ia mengingatkan bahwa fasilitas milik Indonesia di Gaza, termasuk rumah sakit, menjadi sasaran serangan.
“Ketika entitas Indonesia dirugikan dan warga negara kita menjadi korban, maka secara hukum pintu penegakan yurisdiksi universal sudah terbuka lebar,” tegas Feri.
Menurutnya, keberanian Kejagung untuk menindaklanjuti laporan ini akan menjadi penanda apakah Indonesia benar-benar siap menempatkan hukum dan kemanusiaan di atas kepentingan politik global.


![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)






Tinggalkan Balasan