Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Ribuan obat-obatan terlarang dari berbagai jenis beserta Barang Bukti (BB) perkara tindak pidana umum telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan, di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan(Kalsel). Kepala Kejari HSS Rustandi Gustawirya, di Kandangan, Selasa, mengatakan BB narkotika dan
Sebanyak enam orang petani milineal Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang akan mengikuti program magang selama setahun di Taiwan, dilepas Penjabat (Pj) Bupati HSS Endri, di ruang transit Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS. “Saya optimis terhadap dampak positif program ini, bagi perkembangan sektor pertanian
Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Noor mengharapkan agar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBH) KORPRI dapat bermanfaat, baik untuk konsultasi dan pendampingan hukum bagi anggota. “Lembaga ini dapat membantu anggota KORPRI dalam menghadapi persoalan hukum, meskipun diharapkan
Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Eko Harjidi Putra mengutarakan Napak Tilas Jejak Perjuangan HSS 2024 menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. “Kegiatan ini adalah wujud nyata kecintaan kita pada tanah air, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memasukkan partisipasi masyarakat dalam debat kedua pilkada, yang bakal digelar Rabu (19/11/2024) mendatang. “Pada segmen ke-5 debat kita memakai partisipasi masyarakat, di mana masing-masing pasangan calon (paslon) akan menanggapi harapan masyarakat,
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Haji Akhmad Fahmi (HAF) bersama anggota mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brigjen Hasan Basry Kandangan, sebagai bagian langkah pra penyusunan APBD 2025 di bidang anggaran kesehatan. Kedatangan rombongan Banggar DPRD
Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Endri bersama Pj Ketua TP PKK HSS Mutia Anwary Endri melepas peserta Napak Tilas Jejak Perjuangan Tahun 2024. Pelepasan dilakukan di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, kegiatan ini diinisiasi Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Kabupaten HSS, sebagai bentuk
Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), Endri, menekankan pentingnya koordinasi untuk memastikan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar. “Koordinasi kita perlukan baik dari KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI, serta dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkab HSS, dalam memastikan pemilu berjalan
Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS terus berupaya melaksanakan berbagai upaya pencegahan korupsi, salah satunya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Rakor tersebut menjadi bentuk sinergi antara Pemkab HSS bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalukan penilaian validasi lapangan Innovative Government Award (IGA) tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), dengan tujuan mengapresiasi dan mendorong
