Pemerlu Atensi Sosial di Balangan Terima Bantuan dari Kementerian Sosial RI
Puluhan Petarung Adu Kekuatan di Eksibisi MMA
LS Wartawan Ditetapkan Tersangka Dugaan Pemerasan ke Jaksa
Kapolres Kotabaru Hadiri Groundbreaking RSUD Pangeran Jaya Sumitra di Stagen
Bupati dan Sekda Batola Hadiri Orientasi Organisasi APKASI Dalam Rangka 25 Tahun Pengabdian
Pemerlu Atensi Sosial di Balangan Terima Bantuan dari Kementerian Sosial RI
Puluhan Petarung Adu Kekuatan di Eksibisi MMA
LS Wartawan Ditetapkan Tersangka Dugaan Pemerasan ke Jaksa
Kapolres Kotabaru Hadiri Groundbreaking RSUD Pangeran Jaya Sumitra di Stagen
Bupati dan Sekda Batola Hadiri Orientasi Organisasi APKASI Dalam Rangka 25 Tahun Pengabdian
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Dia mengklaim investor baru akan masuk setelah upacara 17 Agustus. “Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita
Simpatisan pendukung Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang tergabung dalam Jaringan Gusdurian menolak izin tambang untuk ormas keagamaan. Jaringan Gusdurian menilai pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan bahkan ketegangan sosial. Ketua Pokja Keadilan Ekologi Jaringan Gusdurian, Inayah Wahid,
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan kegiatan panen padi sawah bersama Bupati Kotabaru Haji Sayed Jafar Alaydrus, SH guna meningkatkan mutu intensifikasi (agrobisnis padi sawah) seluas 100 hektar di 5 titik lokasi, berlangsung di Desa Berangas Kecamatan pulau Laut Timur, Selasa
Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah hadiri pembukaan The Fifth International Conference Advances in Sustainable Enterprise Research (ASER) 2024 di Kampus Trikora, STIE Pancasetia Banjarmasin pada Senin (10/6) pagi. Tema acara ini
Sebanyak 68 alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU) menolak pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat. Alasannya, hal itu akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral. “Kami meminta pemerintah untuk membatalkan pemberian izin tambang pada
BANJARMASIN, KAKINEWS.ID Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di melalui Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata dibuktikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal itu terlihat pada gelaran Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga Persyarikatan Muhammadiyah, di Gedung Serba Guna Cafe Nostalgia Banjarmasin. Menggandeng
Kebijakan Pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik. Sejumlah pihak menilai pemberian wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK tersebut dapat memicu permasalahan di masa mendatang. Baik dari segi profesionalitas, lingkungan, hingga dampak sosial. Sejauh ini baru Pengurus Besar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama. “NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kira-kira itulah,”
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai izin tambang ke ormas keagamaan merupakan siasat pemerintah. Upaya penundukkan organisasi sipil dan memperburuk situasi pelanggaran HAM. Mereka menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 yang dibahas secara tertutup dan terburu-buru kembali memperburuk proses legislasi di Indonesia. “Apalagi
Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Dia menyebut Presiden Jokowi tak semestinya membuat aturan yang merugikan masyarakat di akhir pemerintahannya. “Nanti sajalah, biarkan pemerintah baru
