Berkuda Kalsel Raih Empat Medali di Indonesia Derby 2025
Pegulat Andalan Kalsel akan Tampil di SEA Games 2025 Thailand
Gedung SPKT Polres Banjarbaru Kebakaran
Inovasi Dewa Cinta Milik Disdukcapil Balangan untuk Melayani Masyarakat Terpencil
300 Perempuan di Kalsel Dilatih Cara Praktis Penggunaan Artificial Intelegent
Berkuda Kalsel Raih Empat Medali di Indonesia Derby 2025
Pegulat Andalan Kalsel akan Tampil di SEA Games 2025 Thailand
Gedung SPKT Polres Banjarbaru Kebakaran
Inovasi Dewa Cinta Milik Disdukcapil Balangan untuk Melayani Masyarakat Terpencil
300 Perempuan di Kalsel Dilatih Cara Praktis Penggunaan Artificial Intelegent
Sebanyak 68 alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU) menolak pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat. Alasannya, hal itu akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral. “Kami meminta pemerintah untuk membatalkan pemberian izin tambang pada
BANJARMASIN, KAKINEWS.ID Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di melalui Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata dibuktikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal itu terlihat pada gelaran Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga Persyarikatan Muhammadiyah, di Gedung Serba Guna Cafe Nostalgia Banjarmasin. Menggandeng
Kebijakan Pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik. Sejumlah pihak menilai pemberian wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK tersebut dapat memicu permasalahan di masa mendatang. Baik dari segi profesionalitas, lingkungan, hingga dampak sosial. Sejauh ini baru Pengurus Besar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama. “NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kira-kira itulah,”
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai izin tambang ke ormas keagamaan merupakan siasat pemerintah. Upaya penundukkan organisasi sipil dan memperburuk situasi pelanggaran HAM. Mereka menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 yang dibahas secara tertutup dan terburu-buru kembali memperburuk proses legislasi di Indonesia. “Apalagi
Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Dia menyebut Presiden Jokowi tak semestinya membuat aturan yang merugikan masyarakat di akhir pemerintahannya. “Nanti sajalah, biarkan pemerintah baru
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Pemerintah memastikan dana yang dikelola dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak digunakan untuk membiayai program yang tengah dan akan berjalan, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan makan bergizi gratis. Pengelolaan dana Tapera akan dikembalikan kepada pekerja, sesuai aturan yang ada dan berlaku. Kepala
Hari ini, Komnas Pengendalian Tembakau meluncurkan video kampanye “Katanya, Masa Depan Bangsa di Pundak Kami” dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2024. Video ini merupakan representasi dari kondisi Indonesia dilihat dari perspektif tema HTTS 2024 yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin mengintruksikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pendampingan 1.000 sertifikat halal bagi pelaku usaha usaha yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Penyerahan secara simbolis sertifikat
