Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya peluang menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suyono sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif pegawai BPPD Pemkab Sidoarjo. Keduanya dapat berubah status menjadi tersangka setelah KPK mendapatkan alat
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga menyeret anggota Polri yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD). “Saya akan koordinasikan dulu ke Dewas KPK,” kata Wakil Direktur (Wadir)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. “Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan
Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengomentari aktivitas terpidana kasus korupsi Mardani H Maming di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). KPK meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menindaklanjuti hal tersebut. “Aktivitas warga binaan di luar Lapas tentunya harus seizin petugas Lapas, di antaranya untuk kebutuhan proses
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menjelaskan soal sanksi minta maaf kepada 78 orang pegawai KPK yang terbukti melakukan pungli di Rutan KPK. Menurutnya, keputusan itu telah sesuai aturan kode etik yang merupakan sanksi untuk pelanggaran berat pegawai. “Sejak pegawai KPK beralih status
Kasus pungutan liar rutan KPK tengah diusut secara etik dan pidana. KPK juga melakukan evaluasi dengan menambah CCTV untuk memperkuat pengawasan di area rutan. “Untuk memastikan terciptanya layanan kepada pengunjung Rutan KPK dapat berlangsung dengan baik dan optimal, KPK juga rutin melakukan sidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin membawa kasus pungli di Rumah Tahanan (Rutan) KPK ke ranah pidana. KPK menyebut perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan secara paralel KPK sedang menangani dugaan tindak pidana korupsinya melalui Kedeputian Bidang
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 14.17 WIB. Dia mulai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo pada pukul 09.42 WIB. Selama menjalani
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dijadwalkan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 16 Februari 2024. Ini adalah panggilan penjadwalan ulang setelah bupati dengan panggilan Gus Mudhlor ini tidak memenuhi panggilan pertama. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri,
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah selesai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 90 pegawai KPK terkait pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi berat. “Dijatuhkan kepada para terperiksa adalah
