Sanggar Burung Ruai adalah wadah pelestarian budaya Dayak yang konsisten menampilkan karya seni di kalimantan
Kasus Dugaan Penipuan Rp7,7 Miliar, Richard Serahkan Bukti Transfer Rp7,5 M di PN Banjarmasin
483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Sanggar Burung Ruai adalah wadah pelestarian budaya Dayak yang konsisten menampilkan karya seni di kalimantan
Kasus Dugaan Penipuan Rp7,7 Miliar, Richard Serahkan Bukti Transfer Rp7,5 M di PN Banjarmasin
483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadirkan sejumlah saksi untuk pembuktian terhadap terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan dan tiga terdakwa lain pada perkara suap dan gratifikasi. “Karena ini ada dakwaan gratifikasinya juga, maka saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, sebagai saksi kasus gratifikasi dan pencucian uang. Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Minggu (9/3/2025) di Jakarta. “Penyidik mendalami pengetahuan yang bersangkutan terkait penerimaan gratifikasi metrik ton batu bara,” ujarnya. Kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dugaan fraud ini perlu diatensi lantaran berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. “Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna
KPK telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kini perkara Hasto segera disidangkan. “Ya, jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut sudah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat, Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pelapor dugaan suap dan gratifikasi, dalam perebutan kursi pimpinan DPD, Muhammad Fithrat Irfan, hari ini, 7 Maret 2025. Fithrat diminta membeberkan nama-nama senator yang diadukan. “Saya mendatangi kembali di Gedung KPK RI untuk melengkapi data-data yang diduga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dari 418 ribu pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, sekitar 310 ribu pejabat telah memenuhi kewajiban mengisi LHKPN. “Data per hari ini, Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat sejumlah 108 ribu penyelenggara
Banjarmasin – Sidang tipikor perkara OTT KPK pada Dinas PUPR Propinsi Kalimantan Selatan dengan agenda pembacaan putusan terhadap kedua terdakwa Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi oleh majelis hakim kembali di gelar di pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis, 6 Maret 2025. Sidang pembacaan putusan yang
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar. “Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/2/2025), menggeledah dua kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait penyidikan dugaan korupsi dalam pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Musi Banyuasin APBD 2018. “Pada tanggal 4 Maret 2025, penyidik KPK
