Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 14 kendaraan di kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dari 14 kendaraan yang disita, 11 di antaranya merupakan kendaraan
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia (BI). Hari ini, KPK memanggil delapan ketua yayasan. “Pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR Bank Indonesia,” ujar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 40 penyelidik dan penyidik baru. Ketua KK Setyo Budiyanto meminta bawahan baru itu untuk menjaga integritas Lembaga Antirasuah. “Saudara-saudara adalah ujung tombak penegakan hukum, KPK percaya dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saudara akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,”
KPK masih menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Kini, KPK mengusut kepemilikan lahan sawit Nurhadi. Hal tersebut didalami KPK saat memeriksa dua orang saksi pada Senin (14/7/2025). Kedua saksi tersebut ialahnotaris bernama
Hakim menjatuhkan vonis penjara dan denda, kepada mantan pejabat PUPR Kalsel dan pejabat lainnya. Namun, hakim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa PT Asri Karya Lestari terkait suap dan Gratifikasi di Dinas PUPR Kalsel. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan Rabu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, pada Kamis, 10 Juli
Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Adrinato, bersama dua hakim anggota Indra Meinantha Vidi dan Arif Winarno memutuskan vonis terhadap Ahmad Solhan, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kemudian Yulianti Erlynah, mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Ahmad (Bendahara Rumah
Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, yakni Agustina Hastarini, terkait surat yang viral mengenai permohonan dukungan selama menjalankan kegiatan “Misi Budaya” di Eropa. “Nanti kami lihat dulu ya,” ujar Juru Bicara Komisi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar penangkapan kepala kepolisian resor atau kapolres dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara, pada 26 Juni 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik hanya menangkap tujuh orang. “Meluruskan informasi yang beredar di masyarakat,” kata Budi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mendalami dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia. Penyidikan difokuskan pada peran dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dan Satori. “Semua kami dalami. Sementara ini kami fokus pada penggunaan dana CSR oleh ST dan
