ASN Wajib Tes Urine, BPBD Balangan Tegas Tolak Narkoba di Lingkungan Kerja
195 Desa Se Batola Usulkan Honor PKD Dan PAD Ke DPRD Batola, Di Tengah TKD Berkurang.
Kejagung dan Kemenhut Sita 1.197 Kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Sipora
Bupati HSU Langsung Turun dan Berdialog dengan Korban Kebakaran
Atlet Panjat Tebing Tala Sumbang Prestasi, Total Lima Medali Hari Perdana Porprov XII Kalsel
ASN Wajib Tes Urine, BPBD Balangan Tegas Tolak Narkoba di Lingkungan Kerja
195 Desa Se Batola Usulkan Honor PKD Dan PAD Ke DPRD Batola, Di Tengah TKD Berkurang.
Kejagung dan Kemenhut Sita 1.197 Kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Sipora
Bupati HSU Langsung Turun dan Berdialog dengan Korban Kebakaran
Atlet Panjat Tebing Tala Sumbang Prestasi, Total Lima Medali Hari Perdana Porprov XII Kalsel
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus pengadaan rumah prajurit TNI yang disebut-sebut mangkrak. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pengusutan ini dilakukan apabila lembaganya mengendus ada keterlibatan dari pihak sipil dalam permasalahan ini. “Kami lihat siapa pelakunya. Kalau
KPK akhirnya mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis. Abdul kini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel. “Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi, Jumat (8/8/2025). Abdul diperkirakan tiba di gedung KPK,
Tenaga Ahli anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, Melly Kartika Adelia, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 5 Agustus 2025. Keterangan Melly dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan rasuah terkait pengadaan iklan di PT Bank BJB. “Informasi yang saya terima,
Kementerian Hukum telah menyerahkan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Surat diserahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo kepada KPK. Pantauan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025), Widodo tiba pada pukul 18.36 WIB. Namun dia tidak berkomentar saat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali lebih dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu fokus utama penyidikan saat ini adalah mengungkap sosok yang diduga memberikan perintah kepada eks Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso pada Jumat, 25 Juli 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 14 kendaraan di kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dari 14 kendaraan yang disita, 11 di antaranya merupakan kendaraan
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia (BI). Hari ini, KPK memanggil delapan ketua yayasan. “Pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR Bank Indonesia,” ujar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 40 penyelidik dan penyidik baru. Ketua KK Setyo Budiyanto meminta bawahan baru itu untuk menjaga integritas Lembaga Antirasuah. “Saudara-saudara adalah ujung tombak penegakan hukum, KPK percaya dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saudara akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,”
KPK masih menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Kini, KPK mengusut kepemilikan lahan sawit Nurhadi. Hal tersebut didalami KPK saat memeriksa dua orang saksi pada Senin (14/7/2025). Kedua saksi tersebut ialahnotaris bernama
