Jaksa Belum Siap Menuntut Terdakwa Kurir 1 Kg Sabu
Loncat Indah Kalsel Sabet 12 Emas
27 Peserta dari Berbagai Daerah di Even Ironcall Powerlifting
Pj Sekda Balangan Pimpin Peringatan Harkitnas ke-117, Ajak Seluruh Masyarakat Membangun Daerah
Pemkab Barito Kuala Rapat Evaluasi Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi
Jaksa Belum Siap Menuntut Terdakwa Kurir 1 Kg Sabu
Loncat Indah Kalsel Sabet 12 Emas
27 Peserta dari Berbagai Daerah di Even Ironcall Powerlifting
Pj Sekda Balangan Pimpin Peringatan Harkitnas ke-117, Ajak Seluruh Masyarakat Membangun Daerah
Pemkab Barito Kuala Rapat Evaluasi Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi untuk mendalami kasus dugaan rasuah peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Mempawah, beberapa waktu lalu. Mereka diminta menjelaskan kronologi lelang proyek. “Para saksi didalami terkait kronologi pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan kedua proyek jalan
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini makin terbatas. KPK disebutkan tidak bisa lagi menangkap anggota direksi, komisaris, hingga dewan pengawas BUMN yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan memeriksa sembilan saksi, termasuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengabarkan bahwa saksi-saksi tersebut dijadwalkan untuk
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 28 April 2025. Menantu mantan presiden Joko Widodo itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.20 WIB dengan menggunakan batik krem bermotif coklat khas Nusantara. Bobby
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Giat ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah diusut lembaga antikorupsi tersebut. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, mengonfirmasi kabar tersebut dan membenarkan telah terjadi penggeledahan. “Benar penyidik KPK melakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa penyanyi Windy Yunita Bestari Usman (WYBU) atau Windy Idol (WI) dalam kasus pencucian uang yang menjeratnya dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Dia berharap cuma menjadi jadi korban dalam perkara ini. “Aku minta maaf ya kalau tidak
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan bahwa laporan dugaan suap terkait dengan pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029 masih dikaji dan ditelaah di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). “Kan pihak pelapor terakhir memberikan dokumen-dokumen pendukung, sehingga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mengangkut Motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Kendaraan itu diyakini berkaitan dengan dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor sebagai tersangka pasca menang praperadilan. Pembahasan internal masih berlangsung. “Bagaimana tindak lanjutnya, tentu kita perlu menunggu dari baik itu dari biro hukum, maupun dari pimpinan, deputi penindakan, terkait apa
Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membantah dirinya berhubungan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang kini menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim setelah kediamannya di Surabaya digeledah oleh penyidik KPK, Senin. “Saya juga tidak tahu, saya
