Bupati Sebut Dua Oknum Dewan Balangan Diduga Terlibat Mark Up Pembelian Lahan PT. Asabaru
Juara DBL Banjarmasin Direbut Smada dan Smaven
“Launching Jersey” Tim Sepak Bola Porprov 2025
Diduga Kehabisan Oksigen, Pria 30 Tahun Warga Martapura Tewas di Sumur Sedalam 12 Meter
Pemuda di Banjarbaru Tewas Ditikam, Pelaku Cemburu dengan Kedekatan Korban dan Mantan Kekasihnya
Bupati Sebut Dua Oknum Dewan Balangan Diduga Terlibat Mark Up Pembelian Lahan PT. Asabaru
Juara DBL Banjarmasin Direbut Smada dan Smaven
“Launching Jersey” Tim Sepak Bola Porprov 2025
Diduga Kehabisan Oksigen, Pria 30 Tahun Warga Martapura Tewas di Sumur Sedalam 12 Meter
Pemuda di Banjarbaru Tewas Ditikam, Pelaku Cemburu dengan Kedekatan Korban dan Mantan Kekasihnya
Kementerian Hukum telah menyerahkan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Surat diserahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo kepada KPK. Pantauan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025), Widodo tiba pada pukul 18.36 WIB. Namun dia tidak berkomentar saat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali lebih dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu fokus utama penyidikan saat ini adalah mengungkap sosok yang diduga memberikan perintah kepada eks Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso pada Jumat, 25 Juli 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 14 kendaraan di kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dari 14 kendaraan yang disita, 11 di antaranya merupakan kendaraan
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia (BI). Hari ini, KPK memanggil delapan ketua yayasan. “Pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR Bank Indonesia,” ujar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 40 penyelidik dan penyidik baru. Ketua KK Setyo Budiyanto meminta bawahan baru itu untuk menjaga integritas Lembaga Antirasuah. “Saudara-saudara adalah ujung tombak penegakan hukum, KPK percaya dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saudara akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,”
KPK masih menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Kini, KPK mengusut kepemilikan lahan sawit Nurhadi. Hal tersebut didalami KPK saat memeriksa dua orang saksi pada Senin (14/7/2025). Kedua saksi tersebut ialahnotaris bernama
Hakim menjatuhkan vonis penjara dan denda, kepada mantan pejabat PUPR Kalsel dan pejabat lainnya. Namun, hakim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa PT Asri Karya Lestari terkait suap dan Gratifikasi di Dinas PUPR Kalsel. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan Rabu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, pada Kamis, 10 Juli
Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Adrinato, bersama dua hakim anggota Indra Meinantha Vidi dan Arif Winarno memutuskan vonis terhadap Ahmad Solhan, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kemudian Yulianti Erlynah, mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Ahmad (Bendahara Rumah
