Dekranasda HSS Tunjukkan Komitmen Dukung Kerajinan Nusantara di INACRAFT 2026
Inovasi Selamat Pagi Puskesmas Juai Perkuat Penanganan Stunting
Lewat Klinik Monalisa, Kecamatan Tebing Tinggi Perkuat Monitoring Dana Desa
Bupati Dorong Kerjasama Solid Antar ASN HSU dalam Pembangunan Daerah
Ajak Pelajar SMPN 2 Tanjung jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
Dekranasda HSS Tunjukkan Komitmen Dukung Kerajinan Nusantara di INACRAFT 2026
Inovasi Selamat Pagi Puskesmas Juai Perkuat Penanganan Stunting
Lewat Klinik Monalisa, Kecamatan Tebing Tinggi Perkuat Monitoring Dana Desa
Bupati Dorong Kerjasama Solid Antar ASN HSU dalam Pembangunan Daerah
Ajak Pelajar SMPN 2 Tanjung jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
Sebanyak delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalani sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (12/12/2025). Adalah mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Haryanto, eks Direktur Pengendalian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjebloskan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke sel tahanan. Dua tersangka itu adalah anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024, Heri Gunawan (HG) dan Satori
Ditjen Imigrasi telah diminta KPK untuk mencegah Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga (SMS) keluar negeri. Pasalnya, dia bersama Chairul Fadly Harahap (CFH) selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan dan mantan
Nyali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinanti dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Laptop Guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nilai anggaran mencapai Rp33,2 miliar. Sebagai awal penyelidikan, KPK diminta memeriksa Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul hingga anak buahnya.
Chairul Fadly Harahap, Sesditjen Binwasnaker dan K3; Haiyani Rumondang, mantan Dirjen Binwasnaker dan K3; serta Sunardi Manampiar Sinaga, mantan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker. “KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengejar atau mengusut aliran uang suap Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Ardito Wijaya, yang diduga mengalir ke tim sukses serta partai pengusung pada Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Ardito dan pasangannya, I Komang Koheri, saat itu diusung PDIP menghadapi pasangan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran lima tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025. Lima tersangka itu adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya; anggota DPRD Lampung Tengah, Riky Hendra Saputra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Ardito Wijaya menerima suap sebesar Rp 5,75 miliar. Dalam hal ini, Ardito mematok fee 15-20 persen dari sejumlah proyek di Lampung Tengah. “Diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di wilayahnya. KPK kini menahan Ardito. Pantauan kakinews.id di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), Ardito turun dari mobil tahanan KPK sekitar pukul 13.54 WIB. Politikus Partai Golkar itu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 Desember 2025 yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya dan kawan-kawan. Namun hingga kini belum diumumkan, sebab Ardito dan kawan-kawan masih diperiksa KPK. “KPK telah melakukan ekspose (gelar
