6 Provinsi Ini Penyumbang Paling Banyak TPPO ke Luar Negeri
Kejagung Akan Periksa Eks Menteri Nadiem Makarim Terkait Kasus Laptop
Hj Noor Hayati Bahrul Ilmi Ajak Gotong Royong Cegah Stunting
Sekda Batola Tegaskan Pentingnya Renstra Berkualitas saat Sosialisasi Inmendagri
Pemkab Balangan dan Unizar Teken Kerja Sama Beasiswa
6 Provinsi Ini Penyumbang Paling Banyak TPPO ke Luar Negeri
Kejagung Akan Periksa Eks Menteri Nadiem Makarim Terkait Kasus Laptop
Hj Noor Hayati Bahrul Ilmi Ajak Gotong Royong Cegah Stunting
Sekda Batola Tegaskan Pentingnya Renstra Berkualitas saat Sosialisasi Inmendagri
Pemkab Balangan dan Unizar Teken Kerja Sama Beasiswa
Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi. Dalam kasus tersebut, KPK menyita sejumlah amplop bergambar Rohidin, yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai inkumben di Pilgub Bengkulu 2024, berisi uang tunai Rp 50 ribu.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, sebagai saksi dalam kasus suap yang pernah menjerat mantan Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama SP, selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam keterangan pers di kantornya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologi kasus tersebut. “Saudara SD (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu) mengumpulkan uang sejumlah
Penyidik Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) diduga melakukan pemerasan terhadap anak buahnya dan menerima gratifikasi untuk membiayai pencalonan kembali dirinya sebagai gubernur dalam Pilkada Bengkulu. “Pada Juli 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), H Akhmad Husaini, mengatakan Komisi III DPR RI seharusnya tidak memilih Komisioner KPK yang menyarankan operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, kata Husaini, penghapusan OTT bentuk pelemahan KPK. “Apapun alasannya, OTT merupakan warna dari
Polda Metro Jaya bakal memeriksa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan itu bakal berlangsung di Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri. “Telah diagendakan pemeriksaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). Usai giat tersebut, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024). Rohidin mengenakan kaus polo hitam lengan panjang. Dia juga mengenakan topi dan masker berwarna putih
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam terkait dugaan pungutan terhadap pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) “Pungutan kepada pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi di Jakarta,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang di Bengkulu, pada Sabtu (23/11/2024) malam. “Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” kata Alexander Marwata Wakil Ketua KPK
