Kejurnas Dansa, Atlet IODI Kalsel Raih 5 Medali
Target Petinju Banjarmasin di Porprov XII
Helikopter PK-RGH Hilang di Tanah Bumbu, 8 Orang Masih dalam Pencarian
Demo Ribuan Massa Berakhir Aman, Tuntutan Aliansi Kalsel Melawan Disetujui Ketua DPRD
Mahasiswa ULM Mulai Bergerak, Taman Kamboja Jadi Titik Kumpul Aksi
Kejurnas Dansa, Atlet IODI Kalsel Raih 5 Medali
Target Petinju Banjarmasin di Porprov XII
Helikopter PK-RGH Hilang di Tanah Bumbu, 8 Orang Masih dalam Pencarian
Demo Ribuan Massa Berakhir Aman, Tuntutan Aliansi Kalsel Melawan Disetujui Ketua DPRD
Mahasiswa ULM Mulai Bergerak, Taman Kamboja Jadi Titik Kumpul Aksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan kepada para tersangka yang ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta untuk mencoblos pada Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024). Nantinya, akan ada petugas dari tempat pemungutan suara (TPS) terdekat yang akan membantu proses pencoblosan. “Terkait pencoblosan di rutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis pelaporan barang gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar. Analisis dilakukan untuk menentukan apakah barang yang dilaporkan termasuk gratifikasi atau bukan. “KPK akan melakukan analisis atas pelaporan tersebut, apakah termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi
Calon inkumben Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring Operasi Tangkap Tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pencalonan Rohidin tidak dibatalkan. “Masih ikut Pilkada,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin usai membuka agenda Election Visit Program
Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi. Dalam kasus tersebut, KPK menyita sejumlah amplop bergambar Rohidin, yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai inkumben di Pilgub Bengkulu 2024, berisi uang tunai Rp 50 ribu.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, sebagai saksi dalam kasus suap yang pernah menjerat mantan Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama SP, selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam keterangan pers di kantornya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologi kasus tersebut. “Saudara SD (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu) mengumpulkan uang sejumlah
Penyidik Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) diduga melakukan pemerasan terhadap anak buahnya dan menerima gratifikasi untuk membiayai pencalonan kembali dirinya sebagai gubernur dalam Pilkada Bengkulu. “Pada Juli 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), H Akhmad Husaini, mengatakan Komisi III DPR RI seharusnya tidak memilih Komisioner KPK yang menyarankan operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, kata Husaini, penghapusan OTT bentuk pelemahan KPK. “Apapun alasannya, OTT merupakan warna dari
Polda Metro Jaya bakal memeriksa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan itu bakal berlangsung di Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri. “Telah diagendakan pemeriksaan
