Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin untuk menjaga sikapnya dalam kasus dugaan suap tiga proyek di wilayahnya. Sikap kooperatif menentukan vonis dalam perkaranya. “Hal-hal apa saja yang terjadi dalam baik itu proses penyidikan maupun proses
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019—2024 sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021—2022. “Pemeriksaan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas
Mantan Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Ridwan, yang merupakan terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rutan KPK mengaku dirinya pernah menerima uang Rp70 juta di masjid rutan dan masih terima gaji, meski telah jadi terdakwa. Dalam kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap tiga proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel). Satu saksi dipanggil penyidik hari ini, Senin (11/112024). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, dikutip mediaindonesia.com, hari ini.
Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mendesak lembaga antirasuah itu untuk segera menangkap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin. Tersangka korupsi itu mendadak kembali muncul di hadapan publik pada Senin, 11 November 2024. “Saya pikir KPK harus berani
Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru pada Senin pagi (11/11/2024). Kehadiran Paman Birin pun disambut penuh haru dan sukacita oleh ASN dan karyawan/karyawati lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel di Kantor Gubernur
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyidik soal aliran dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). Hal tersebut didalami penyidik KPK dengan memeriksa seorang pegawai negeri sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pihak yang menghalangi penyidikan dugaan korupsi di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Apalagi, saat ini salah satu tersangka dalam kasus ini yaitu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, tidak diketahui keberadaannya. Sebelumnya, penyidik memanggil dua sopir Sahbirin , Santo dan
KPK menyita bukti dugaan korupsi dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat penggeledahan di kantor Setda, Papua. Barang bukti tersebut diamankan saat penyidik melakukan penggeledahan, Senin (4/11/2024). Barang yang diamankan berupa dokumen hingga barang elektronik. “Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi sebanyak 152 bukti untuk penetapan tersangka Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek, sudah sesuai aturan. “Kemarin ada 152 alat bukti yang kita sampaikan termasuk juga bukti-bukti elektronik,” kata anggota Biro Hukum
