Mengupas Medan Hutan Mentewe, Lokasi Sulit Pencarian Helikopter Hilang
Setwan Batola Sampaikan Belasungkawa atas wafatnya dua Staf DPRD Makasar
DPRD Batola Dukung Gelaran Adhyaksa Barito Kuala Run 2025
Laut Terancam, Polda dan Pemprov Bersinergi Cegah Destructive Fishing di Perairan Kalsel
Bupati HSS Ajak Warga Jaga Persatuan Lewat Sholat Hajat Bersama
Mengupas Medan Hutan Mentewe, Lokasi Sulit Pencarian Helikopter Hilang
Setwan Batola Sampaikan Belasungkawa atas wafatnya dua Staf DPRD Makasar
DPRD Batola Dukung Gelaran Adhyaksa Barito Kuala Run 2025
Laut Terancam, Polda dan Pemprov Bersinergi Cegah Destructive Fishing di Perairan Kalsel
Bupati HSS Ajak Warga Jaga Persatuan Lewat Sholat Hajat Bersama
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bertemu dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasaruddin meminta KPK melakukan pendampingan terhadap program-program Kemenag mulai dari pengelolaan haji hingga pendidikan. “Kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji,
Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 18 November 2024. Lembaga Antirasuah menyiapkan panggilan kedua, dan memintanya untuk kooperatif. “KPK meminta saudara SN (Sahbirin Noor) untuk koorperatif dan dapat hadir pada panggilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021–2024 Sahbirin Noor (SN) untuk bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah sebagai saksi penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. “KPK meminta saudara SN untuk
Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, belum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 18 November 2024. Birin sejatinya diperiksa dugaan suap tiga proyek di Kalsel. “Yang bersangkutan (Sahbirin) tidak hadir sesuai surat panggilan sebagai saksi yang telah dilayangkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Kalimantan Selatan 2016-2024, Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Kalsel. “KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Komisi III DPR RI menguji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 10 calon pimpinan dan calon dewan pengawas (cadewas) KPK hari ini, Senin (18/11/2024). Uji kelayakan ini akan berlangsung sampai 21 November 2024. Dirangkum Detik.com, Senin (18/11/2024) perihal jadwal uji kelayakan ini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor masih berlaku. “Larangan ke luar negeri masih berlaku,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Tempo.co pada Ahad, 17 November 2024 Tessa
Mantan Plt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi mengaku menyesal tak meminta jatah lebih banyak dari hasil pungutan liar (pungli) terhadap para tahanan. Dia mengaku baru tahu duit jumlah hasil pungli saat persidangan. Hal itu disampaikan Deden dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diperiksa untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berhati-hati saat menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Salinan praperadilan ditunggu untuk menentukan langkah hukum lanjutan. “Bila KPK mau menerbitkan sprindik baru lagi, supaya tidak ada celah permasalahan nanti di kemudian
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru yang merupakan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan. “Kami menyampaikan terkait jalur kereta, sudah ada
