Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya jurus pamungkas, untuk memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. KPK membutuhkan keterangan Hasto sebagai tersangka dalam kasus PAW anggota DPR, yang melibatkan buronan Harun Masiku. “Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah
Sidang lanjutan kasus OTT KPK pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dengan kedua Terdakwa Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin, (6/1/2025 ) tadi. Persidangan dengan agenda tanggapan Penuntut Umum KPK atas Eksepsi kedua terdakwa Andi dan Sugeng
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bertindak apabila ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, sudah ditemukan alat bukti yang kuat penyelewengan. “KPK memastikan setiap orang yang masuk dalam kategori subjek hukum yang dapat ditangani oleh KPK, dan didapat alat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengeluarkan sprindik baru untuk mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Sebelumnya, KPK pernah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka, namun status itu gugur karena Sahbirin memenangkan praperadilan. Penetapan status tersangka itu berbarengan dari operasi tangkap tangan KPK di Kalsel.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah maksimal mengusut dugaan rasuah, berupa pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor belum jadi tersangka, usai status hukumnya gugur pascapraperadilan. “Tentunya perkara itu sendiri masih dilakukan proses penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar khitanan massal, untuk merayakan Hari Bhakti ke-22 pada Jumat, 3 Januari 2025. Dana acara itu berasal dari patungan para pegawai. “Khitanan massal ini merupakan kegiatan mulia dan dapat menjalin tali silaturahmi serta sebagai wujud sumbangsih dan penegakan nilai
KPK sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering Procurement dan Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PP). Terbaru KPK menyita uang Rp 40 miliar dan deposito Rp 22 miliar. “Penyidik menyampaikan telah dilakukan penyitaan yang pertama bentuknya deposito, itu totalnya sebesar Rp
KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ronny diperiksa soal perlintasan Harun Masiku. Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny
KPK memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto . Pantauan di lokasi, Jumat (3/1/2025), Ronny tiba sekitar pukul 09.57 WIB. Dia
Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menggelar sidang perdana terhadap dua kontraktor yakni Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut diketuai olehCahyono Riza Adrianto, beranggotakan
