Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Mutasi Besar Kejagung: Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi Dicopot
Jelang Akhir Tahun Kejagung Ganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri
KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala
Menuju 5 Rajab, Jemaah Terus Berdatangan ke Sekumpul, Warga Net Imbau Tidak Merokok saat Macet
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Lembaga Antirasuah berharap data terkait kabar itu dilaporkan. “KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah. KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu. “KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,”
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita properti senilai Rp1,2 triliun terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019-2022. “Pada bulan Oktober 2024-Desember 2024, penyidik KPK telah melakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak tak bertanggungjawab yang mencatut nama pegawai KPK dan program Astacita untuk tujuan tertentu. “KPK memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp mengatasnamakan pegawai Pusat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa spesifikasi pembangunan TES shelter Tsunami di NTB mengalami penurunan material. Penurunan spesifikasi berupa diduga dilakukan PPK Kementrian PUPR, Aprialely Nirmala (AN) yang merupakan tersangka. “Bahwa selain melakukan perubahan design, ternyata AN menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang dapat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyiapkan timeline atau batas waktu untuk memeriksa hingga melakukan penahanan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. “Mengenai kapan pemanggilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat laporan soal kabar adanya dugaan rasuah pejabat negara. Politikus itu mengaku punya puluhan video yang siap dibongkar. “KPK berharap. Siapapun yang memiliki informasi, tentang adanya tindakan korupsi, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara
KPK tak kunjung menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meski sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus suap Harun Masiku, beberapa hari yang lalu. Berkaca dari Harun Masiku yang kabur dan tak tertangkap hingga kini, KPK dianggap bisa segera tahan Hasto. “Apakah Hasto lebih baik ditahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal kemungkinan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, ikut menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami kasus ini. Tessa menegaskan bahwa bukan hanya
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI). “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas
