Mengupas Medan Hutan Mentewe, Lokasi Sulit Pencarian Helikopter Hilang
Setwan Batola Sampaikan Belasungkawa atas wafatnya dua Staf DPRD Makasar
DPRD Batola Dukung Gelaran Adhyaksa Barito Kuala Run 2025
Laut Terancam, Polda dan Pemprov Bersinergi Cegah Destructive Fishing di Perairan Kalsel
Bupati HSS Ajak Warga Jaga Persatuan Lewat Sholat Hajat Bersama
Mengupas Medan Hutan Mentewe, Lokasi Sulit Pencarian Helikopter Hilang
Setwan Batola Sampaikan Belasungkawa atas wafatnya dua Staf DPRD Makasar
DPRD Batola Dukung Gelaran Adhyaksa Barito Kuala Run 2025
Laut Terancam, Polda dan Pemprov Bersinergi Cegah Destructive Fishing di Perairan Kalsel
Bupati HSS Ajak Warga Jaga Persatuan Lewat Sholat Hajat Bersama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus mengusut kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) meski Sahbirin Noor atau Paman Birin yang saat itu menjabat Gubernur Kalsel menang praperadilan terkait penetapan tersangka dirinya. KPK mengatakan akan memeriksa Sahbirin sebagai saksi untuk tersangka
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan profesionalitas Pimpinan KPK usai kalah dalam sidang praperadilan mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Pegawai tersebut menyampaikan keluhannya dengan mengirimkan surat melalui email ke Pimpinan KPK. Menurutnya, kalahnya KPK dari Sahbirin bukan karena
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa siapapun yang terpilih nantinya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus meningkatkan kinerja lembaga. Dia mengatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama Capim
Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung Kemendagri meminta pemerintah daerah menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) dari APBD sampai hari pencoblosan Pilkada 2024. KPK akan melakukan pengawasan mengenai bansos ini. “KPK tentunya mendukung langkah Kemendagri terkait rencana penghentian sementara distribusi bansos menjelang pilkada, yang bertujuan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keterlibatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap tiga proyek di wilayahnya terang benderang. Keputusan menetapkan Sahbirin sebagai tersangka disetujui dari penyelidik sampai pimpinan. “Terkait proses penetapan tersangka itu tentunya sudah dilakukan expose oleh teman-teman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenangkan dua persidangan praperadilan, yakni dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan dengan pemohon tersangka Satrio Wibowo, yang merupakan Dirut PT Energi Kita Indonesia. Selain itu, KPK juga memenangkan sidang praperadilan perkara dugaan
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) dinilai menjadi matahari kembar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan kedua institusi penegak hukum tersebut saling tumpang tindih. Hal itu diungkapkan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Menurutnya. saat ini ada tiga institusi yang bertugas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dimenangkannya gugatan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SN) tidak mempengaruhi jalannya proses penyidikan terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi yang terjaring operasi tangkap tangan di Kalsel. “Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya, yang
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicara Tessa Mahardhika, menyatakan kekecewaannya terhadap putusan pra-peradilan yang diajukan oleh SHB, Gubernur Kalimantan Selatan. KPK telah menetapkan SHB sebagai tersangka dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT), di mana mereka
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022. “Pemeriksaan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas
