Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk mengusut dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini untuk menyoroti aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukan semula dan
Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah salah satu ruangan di direktorat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus tersebut. “KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan dan tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan
Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2024 berakhir hari ini, Jumat (20/12/2024). Pimpinan KPK dan Dewas KPK akan menjalani serah terima jabatan kepada Pimpinan KPK dan Dewas KPK 2024-2029. “Betul hari ini akan dilaksanakan serah terima jabatan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengklarifikasi bahwa mereka belum secara resmi menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Hal ini menanggapi pernyataan Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang menyebutkan bahwa lembaga antirasuah telah menetapkan dua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Mac, soal proses akuisisi. Harry diketahui merupakan tersangka terkait kasus dugaan proses KSU dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP 2019-2022. “Saksi hadir. Didalami seputar proses akuisisi PT Jembatan Nusantara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo. Sebanyak dua saksi diminta menjelaskan kepemilikan aset Bupati Situbondo Karna Suswandi dalam pemeriksaan pada Rabu, 18 Desember 2024. “Dua saksi didalami
Desak KPK untuk segera menangkap buronan Harun Masiku massa dari berbagai Perhimpunan mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK ,Rabu (18/12). “Kami tidak akan tinggal diam melihat hukum dipermainkan. Penangkapan Harun Masiku adalah ujian besar bagi KPK untuk menunjukkan
Ketua sementara jilid V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta fungsi supervisi instansinya digunakan untuk mendalami kasus pemerasan yang menjerat eks Komisioner Lembaga Antirasuah Firli Bahuri. Perkara itu tak kunjung dirampungkan Polda Metro Jaya. “Kami minta itu untuk coba dilakukan koordinasi supervisi perkara Pak
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona Laoly memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Rabu, 18 Desember 2024. Yasonna diperiksa sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Yasonna menggunakan kemeja putih dengan jaket
KPK mencatat telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 36 kali. Jumlah tersebut dilakukan selama periode 2020-2024. “Jumlah OTT 36, pada 2024 jumlah OTT sebanyak 5 kali,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers capaian kinerja KPK periode 2019-2024 di Gedung
