Giliran Gubernur Maluku Utara? KPK Dalami Jejak Kasus ‘Diskon Pajak’ Tambang
Bupati HSU dan Dandim Tinjau TMMD
Inilah Daftar 11 Tersangka Korupsi POME Bea Cukai Rp 14 Triliun
11 Tersangka Korupsi POME Rp 13 T Beredar
IUP Dibekukan! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hentikan Operasi PT Sebuku Sejaka Coal, Diduga Serobot 717 Lahan Transmigrasi
Giliran Gubernur Maluku Utara? KPK Dalami Jejak Kasus ‘Diskon Pajak’ Tambang
Bupati HSU dan Dandim Tinjau TMMD
Inilah Daftar 11 Tersangka Korupsi POME Bea Cukai Rp 14 Triliun
11 Tersangka Korupsi POME Rp 13 T Beredar
IUP Dibekukan! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hentikan Operasi PT Sebuku Sejaka Coal, Diduga Serobot 717 Lahan Transmigrasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hamdani (HD) dan tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali pengetahuan dari dua orang staf khusus Menteri Ketenagakerjaan era Menaker Ida Fauziyah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dua orang staf khusus (stafsus) era Menaker Ida Fauziyah yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hari ini, 10 Juni 2025. Kehadiran Lembaga Antirasuah merupakan tindak lanjut atas adanya pejabat di Kementerian PU, yang meminta gratifikasi untuk pernikahan anaknya. “Iya, tindak lanjut yang sebelumnya ramai di publik,” kata juru bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan segera memeriksa eks Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. RK akan diperiksa terkait dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Namun, KPK belum menjelaskan tanggal pasti pemamggilan RK. “Insyaallah secepatnya kita panggil klarifikasi,” kata plh Dirdik KPK
KPK membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait suap pengurusan tenaga kerja asing (TKA). KPK menyebut klarifikasi ini diperlukan lantaran proses gratifikasi dilakukan secara berjenjang. “Terkait menteri, apakah ada KPK potensi sampai ke menteri atau melakukan klarifikasi kepada menteri? Tentunya sama, dugaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp1,9 miliar dari salah satu tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019—2023. “KPK hari ini (Rabu, 4/6) melakukan penyitaan uang dari salah satu tersangka sebesar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono (EH) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BI. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama EH sebagai mantan Kepala
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan unit reaksi cepat untuk merespons sejumlah kasus aparat penegak hukum (APH), terutama jaksa, yang mengalami pembacokan. “Unit reaksi cepat, bagian tim di pengamanan KPK yang memang bertugas, salah satunya adalah untuk membantu pengamanan personel KPK, dan itu juga
KPK mengaku telah menerima informasi adanya dugaan gratifikasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Praktik gratifikasi itu dilakukan oleh salah seorang penyelenggara negara di kementerian tersebut. “KPK mendapatkan informasi adanya dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional Haryanto terkait dengan dugaan pemerasan kepada tenaga kerja asing (TKA). “Didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan pemerasan tersebut dalam kapasitas yang bersangkutan di dalam struktur Kementerian Ketenagakerjaan yang mengurusi
