Giliran Gubernur Maluku Utara? KPK Dalami Jejak Kasus ‘Diskon Pajak’ Tambang
Bupati HSU dan Dandim Tinjau TMMD
Inilah Daftar 11 Tersangka Korupsi POME Bea Cukai Rp 14 Triliun
11 Tersangka Korupsi POME Rp 13 T Beredar
IUP Dibekukan! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hentikan Operasi PT Sebuku Sejaka Coal, Diduga Serobot 717 Lahan Transmigrasi
Giliran Gubernur Maluku Utara? KPK Dalami Jejak Kasus ‘Diskon Pajak’ Tambang
Bupati HSU dan Dandim Tinjau TMMD
Inilah Daftar 11 Tersangka Korupsi POME Bea Cukai Rp 14 Triliun
11 Tersangka Korupsi POME Rp 13 T Beredar
IUP Dibekukan! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hentikan Operasi PT Sebuku Sejaka Coal, Diduga Serobot 717 Lahan Transmigrasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022, yakni mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi (K). “Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyuwangi (Jawa Timur) atas nama K,
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan bahwa institusinya tengah fokus untuk pembuktian perkara yang melibatkan terdakwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK). “Saat ini JPU (jaksa penuntut umum) KPK masih akan fokus pada pembuktian perkara dengan terdakwa saudara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman informasi terkait kasus dugaan korupsi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memastikan bahwa pihaknya di KPK terus melakukan pendalaman informasi yang telah diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah periode 2008-2013 Muhammad Mawardi bersama dengan empat saksi lain dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Mereka diperiksa pada Kamis kemarin, 8 Mei 2025 di Polda
Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyatakan bahwa dugaan bocornya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, sebelum penangkapan Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto merupakan pola yang kerap berulang. Pernyataan tersebut merujuk pada kesaksian Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, yang diungkapkan saat sidang di
Penyidik KPK akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan, terdakwa Hasto Kristiyanto. Ada dua penyidik yang akan menjadi saksi dalam sidang hari ini. “Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata,” kata Jaksa KPK, Wawan
Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali digelar hari ini. Jaksa KPK akan menghadirkan dua saksi dalam sidang ini. Dua saksi yang akan dihadirkan ialah mantan narapidana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi untuk mendalami kasus dugaan rasuah peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Mempawah, beberapa waktu lalu. Mereka diminta menjelaskan kronologi lelang proyek. “Para saksi didalami terkait kronologi pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan kedua proyek jalan
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini makin terbatas. KPK disebutkan tidak bisa lagi menangkap anggota direksi, komisaris, hingga dewan pengawas BUMN yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan memeriksa sembilan saksi, termasuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengabarkan bahwa saksi-saksi tersebut dijadwalkan untuk
