Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menangani kasus korupsi di tubuh militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan angin segar bagi isu pemberantasan korupsi. Hadirnya frasa itu setelah MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Nomor 87/PUU-XXI/2023 terkait Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 67 bidang tanah senilai Rp27.082.275.000 melalui mekanisme hibah kepada Desa Ngetos, Desa Putren, dan Desa Suru di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam rangka pemanfaatan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perkara pencucian uang, yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Salah satu yang diulik, terkait proses perizinan yang diduga diwarnai suap. “Terkait gubernur Malut, salah satunya terkait saksi saudara Haji R (CEO PT Nusa Halmahera Mineral
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan anggotaTentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas kewenangan tersebut melalui Putusan Nomor Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang diketok pada Jumat, 29 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana suap untuk mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Satu saksi diminta memberikan keterangan soal uang panas terkait perkara tersebut. “Saksi didalami terkait dengan penerimaan-penerimaan oleh tersangka SOL (Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan) untuk gubernur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan surat pemanggilan terhadap mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, telah dikembalikan ke KPK dan belum diterima oleh Sahbirin. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan hal tersebut karena pihak KPK mengirimkan surat pemanggilan terhadap Sahbirin ke rumah dinasnya
Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer atau Tentara Nasional Indonesia sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh KPK. Keputusan tersebut pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung memeriksa mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Lembaga antikorupsi itu berdalih surat pemanggilan kepada sosok yang akrab disapa Paman Birin itu retur atau dikembalikan karena tak sampai kepada pihak tertuju. KPK diketahui dua kali menjadwalkan pemanggilan
KPK memanggil Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan tiga orang lainnya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel. Tiga saksi lainnya adalah Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemprov Kalsel Muhammad Aris Anova Pratama, Kasi Jalan Dinas PUPR Handa
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri batal menghadiri pemeriksaan yang rencananya dilakukan pada Kamis ini di Bareskrim Polri. “Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada
