Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Momen 5 Rajab Kian Dekat, Lautan Jemaah Mulai Berkumpul di Sekumpul
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan dari berbagai tindak pidana korupsi sebesar Rp637 miliar ke kas negara. Jumlah tersebut disetorkan dalam kurun waktu Januari-Oktober 2024. “Nominal yang sudah disetor KPK ke kas negara hingga Oktober 2024 mencapai Rp637.994.333.473,” kata Anggota Tim Juru
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diagendakan menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan hari ini Kamis, 28 November 2024. Pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun, belum ada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan bagi para tersangka yang ditahan untuk turut serta memberikan suaranya dalam Pilkada Jakarta 2024. Lembaga antikorupsi itu memastikan pemungutan suara yang berlangsung di rumah tahanan negara (rutan) KPK tersebut berlangsung efektif. “Pemungutan suara dilakukan di area dalam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan kepada para tersangka yang ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta untuk mencoblos pada Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024). Nantinya, akan ada petugas dari tempat pemungutan suara (TPS) terdekat yang akan membantu proses pencoblosan. “Terkait pencoblosan di rutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis pelaporan barang gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar. Analisis dilakukan untuk menentukan apakah barang yang dilaporkan termasuk gratifikasi atau bukan. “KPK akan melakukan analisis atas pelaporan tersebut, apakah termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi
Calon inkumben Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring Operasi Tangkap Tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pencalonan Rohidin tidak dibatalkan. “Masih ikut Pilkada,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin usai membuka agenda Election Visit Program
Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi. Dalam kasus tersebut, KPK menyita sejumlah amplop bergambar Rohidin, yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai inkumben di Pilgub Bengkulu 2024, berisi uang tunai Rp 50 ribu.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, sebagai saksi dalam kasus suap yang pernah menjerat mantan Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama SP, selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam keterangan pers di kantornya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologi kasus tersebut. “Saudara SD (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu) mengumpulkan uang sejumlah
