Jaksa Agung Rombak 31 Kajari, Tiga Nama Dicopot Usai Diperiksa Internal
KPK Gaspol: Yaqut Sah Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp1 T, Dalih Prosedur Tak Goyahkan Status Hukum
Rekayasa Ekspor Sawit Terkuak, Kejagung Bidik 26 Perusahaan
Personel Satpolairud Banjarmasin Diterjunkan Amankan Jalur Sungai Haul ke-6 Guru Zuhdi
Pesut Mahakam Terancam Kelestarian nya, KLH Hentikan Operasional Dua Perusahaan Batu Bara
Jaksa Agung Rombak 31 Kajari, Tiga Nama Dicopot Usai Diperiksa Internal
KPK Gaspol: Yaqut Sah Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp1 T, Dalih Prosedur Tak Goyahkan Status Hukum
Rekayasa Ekspor Sawit Terkuak, Kejagung Bidik 26 Perusahaan
Personel Satpolairud Banjarmasin Diterjunkan Amankan Jalur Sungai Haul ke-6 Guru Zuhdi
Pesut Mahakam Terancam Kelestarian nya, KLH Hentikan Operasional Dua Perusahaan Batu Bara
Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Senin, 10 Maret 2025. KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana Mas, Ciumbuleuit, Kota Bandung dalam kasus korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. “Betul, terkait perkara BJB,”
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Berdasarkan putusan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 5 Tahun 2021,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap petinggi PT Pertamina. Mereka akan diperiksa terkait dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Mereka yang diperiksa yaitu mantan Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman dan mantan Direktur PT PGN Nusantara
Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadirkan sejumlah saksi untuk pembuktian terhadap terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan dan tiga terdakwa lain pada perkara suap dan gratifikasi. “Karena ini ada dakwaan gratifikasinya juga, maka saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, sebagai saksi kasus gratifikasi dan pencucian uang. Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Minggu (9/3/2025) di Jakarta. “Penyidik mendalami pengetahuan yang bersangkutan terkait penerimaan gratifikasi metrik ton batu bara,” ujarnya. Kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dugaan fraud ini perlu diatensi lantaran berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. “Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna
KPK telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kini perkara Hasto segera disidangkan. “Ya, jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut sudah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat, Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pelapor dugaan suap dan gratifikasi, dalam perebutan kursi pimpinan DPD, Muhammad Fithrat Irfan, hari ini, 7 Maret 2025. Fithrat diminta membeberkan nama-nama senator yang diadukan. “Saya mendatangi kembali di Gedung KPK RI untuk melengkapi data-data yang diduga
