Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Mantan Plt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi mengaku menyesal tak meminta jatah lebih banyak dari hasil pungutan liar (pungli) terhadap para tahanan. Dia mengaku baru tahu duit jumlah hasil pungli saat persidangan. Hal itu disampaikan Deden dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diperiksa untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berhati-hati saat menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Salinan praperadilan ditunggu untuk menentukan langkah hukum lanjutan. “Bila KPK mau menerbitkan sprindik baru lagi, supaya tidak ada celah permasalahan nanti di kemudian
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru yang merupakan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan. “Kami menyampaikan terkait jalur kereta, sudah ada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus mengusut kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) meski Sahbirin Noor atau Paman Birin yang saat itu menjabat Gubernur Kalsel menang praperadilan terkait penetapan tersangka dirinya. KPK mengatakan akan memeriksa Sahbirin sebagai saksi untuk tersangka
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan profesionalitas Pimpinan KPK usai kalah dalam sidang praperadilan mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Pegawai tersebut menyampaikan keluhannya dengan mengirimkan surat melalui email ke Pimpinan KPK. Menurutnya, kalahnya KPK dari Sahbirin bukan karena
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa siapapun yang terpilih nantinya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus meningkatkan kinerja lembaga. Dia mengatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama Capim
Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung Kemendagri meminta pemerintah daerah menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) dari APBD sampai hari pencoblosan Pilkada 2024. KPK akan melakukan pengawasan mengenai bansos ini. “KPK tentunya mendukung langkah Kemendagri terkait rencana penghentian sementara distribusi bansos menjelang pilkada, yang bertujuan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keterlibatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap tiga proyek di wilayahnya terang benderang. Keputusan menetapkan Sahbirin sebagai tersangka disetujui dari penyelidik sampai pimpinan. “Terkait proses penetapan tersangka itu tentunya sudah dilakukan expose oleh teman-teman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenangkan dua persidangan praperadilan, yakni dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan dengan pemohon tersangka Satrio Wibowo, yang merupakan Dirut PT Energi Kita Indonesia. Selain itu, KPK juga memenangkan sidang praperadilan perkara dugaan
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) dinilai menjadi matahari kembar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan kedua institusi penegak hukum tersebut saling tumpang tindih. Hal itu diungkapkan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Menurutnya. saat ini ada tiga institusi yang bertugas
