Sawit Diekspansi, Izin Dipertanyakan: Nama PT Bersama Sejahtera Sakti Terseret di Tengah Bayang-Bayang Deforestasi dan Dugaan Korupsi
Camat Muara Harus Desak Penanganan Longsor
Rakor Pengedalian Banjir “di Banua Anam”
Aksi Balap Liar di Tabalong, Enam Remaja Diamankan
Kejaksaan Kaltara Jebloskan 3 Tersangka Korupsi Belanja Hibah ASITA ke Sel Tahanan
Sawit Diekspansi, Izin Dipertanyakan: Nama PT Bersama Sejahtera Sakti Terseret di Tengah Bayang-Bayang Deforestasi dan Dugaan Korupsi
Camat Muara Harus Desak Penanganan Longsor
Rakor Pengedalian Banjir “di Banua Anam”
Aksi Balap Liar di Tabalong, Enam Remaja Diamankan
Kejaksaan Kaltara Jebloskan 3 Tersangka Korupsi Belanja Hibah ASITA ke Sel Tahanan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina 2018-2023. Proyek itu diketahui dikerjakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Namun, KPK belum mengungkap identitas ketiga tersangka tersebut. “Ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka tindak pidana rasuah pembangunan fly over Simpang Jalan Tuanku Ambusai–Jalan Soekarno Hatta di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2018. Penetapan tersangka ini dilakukan pada Jumat, 10 Januari lalu. Kelima tersangka, yakni Kepala Bidang Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi
Jakarta- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025) memanggil VP Sales Enterprise PT Packet Systems periode 2018 Antonius Haryo Dewanto (AHD). Untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. “Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dan melibatkan sejumlah nama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan berkas yang dibutuhkan untuk mengekstradisi buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos. Dokumen diurus Kementerian Hukum (Kemenkum) dan pihak terkait. “Sudah dikirim syarat administrasi (untuk Paulus Tannos),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto melalui keterangan tertulis,
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai upaya mengekstradisi buronan kasus korupsi proyek KTP elektronik, Paulus Tannos, sudah bagus. Yudi optimistis Paulus bisa dibawa ke Indonesia kurang dari 45 hari. “Seharusnya itu (kurang dari 45 hari) untuk meminimalisir waktu penahanan yang hanya 45 hari,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina oleh PT Telkom 2018-2023. Pendalaman dilakukan saat memeriksa sejumlah saksi pada Jumat (24/1/2025). “Para saksi didalami terkait dengan proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU oleh PT Telkom. Kemudian, peran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan fly over Simpang Jalan Tuanku Ambusai–Jalan Soekarno Hatta di Provinsi Riau. Pada tanggal 16 Januari 2025, kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK,
Sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi Dinas PUPR Kalsel kembali bergulir, kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi, di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Jumat (24/1/2025). Adapun ketiga saksi tersebut adalah Mahdi, sopir dari Yulianti
Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional. Terkait hal itu, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi Narogong adalah seorang pengusaha yang
Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan kasus Harun Masiku. Terkini, Penyidik KPK masih mendalami dugaan keterlibatan mantan Wantimpres era SBY, Djan Faridz terkait dugaan korupsi Harun Masiku. “Itu masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama,” kata Juru Bicara
