Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dimenangkannya gugatan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SN) tidak mempengaruhi jalannya proses penyidikan terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi yang terjaring operasi tangkap tangan di Kalsel. “Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya, yang
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicara Tessa Mahardhika, menyatakan kekecewaannya terhadap putusan pra-peradilan yang diajukan oleh SHB, Gubernur Kalimantan Selatan. KPK telah menetapkan SHB sebagai tersangka dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT), di mana mereka
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022. “Pemeriksaan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin. Penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus suap proyek dinyatakan tidak sah. Sidang pembacaan putusan praperadilan digelar di PN Jaksel, Selasa (12/11/2024).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penerimaan lain diduga didapatkan oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Pendalaman dilakukan melalui Kabag Protokol Pemprov Kalsel, Rensi Sitorus. Rensi diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel. “Saksi hadir dan didalami penerimaan penerimaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin untuk menjaga sikapnya dalam kasus dugaan suap tiga proyek di wilayahnya. Sikap kooperatif menentukan vonis dalam perkaranya. “Hal-hal apa saja yang terjadi dalam baik itu proses penyidikan maupun proses
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019—2024 sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021—2022. “Pemeriksaan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas
Mantan Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Ridwan, yang merupakan terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rutan KPK mengaku dirinya pernah menerima uang Rp70 juta di masjid rutan dan masih terima gaji, meski telah jadi terdakwa. Dalam kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap tiga proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel). Satu saksi dipanggil penyidik hari ini, Senin (11/112024). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, dikutip mediaindonesia.com, hari ini.
Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mendesak lembaga antirasuah itu untuk segera menangkap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin. Tersangka korupsi itu mendadak kembali muncul di hadapan publik pada Senin, 11 November 2024. “Saya pikir KPK harus berani
