Sawit Diekspansi, Izin Dipertanyakan: Nama PT Bersama Sejahtera Sakti Terseret di Tengah Bayang-Bayang Deforestasi dan Dugaan Korupsi
Camat Muara Harus Desak Penanganan Longsor
Rakor Pengedalian Banjir “di Banua Anam”
Aksi Balap Liar di Tabalong, Enam Remaja Diamankan
Kejaksaan Kaltara Jebloskan 3 Tersangka Korupsi Belanja Hibah ASITA ke Sel Tahanan
Sawit Diekspansi, Izin Dipertanyakan: Nama PT Bersama Sejahtera Sakti Terseret di Tengah Bayang-Bayang Deforestasi dan Dugaan Korupsi
Camat Muara Harus Desak Penanganan Longsor
Rakor Pengedalian Banjir “di Banua Anam”
Aksi Balap Liar di Tabalong, Enam Remaja Diamankan
Kejaksaan Kaltara Jebloskan 3 Tersangka Korupsi Belanja Hibah ASITA ke Sel Tahanan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 23 pejabat pembantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “Tercatat dari total 124 wajib lapor, sejumlah 101 telah menyampaikan LHKPN-nya, atau mencapai sekitar 81%,” kata Anggota Tim Juru Bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang ratusan juta rupiah, dokumen dan barang bukti elektronik. Hal tersebut didapatkan setelah penyidik melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jabodetabek. Penggeledahan berlansgung pada tanggal 16-17 Januari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dugaan investasi fiktif PT Taspen yang memcapai
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/1/2025), menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. “Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut nasib eks Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin masih menunggu laporan penyidik. Hal ini disampaikan Setyo saat disinggung tindak lanjut lembaganya setelah status tersangka Paman Birin terkait kasus suap pengadaan barang dan
Banjarmasin – Sidang lanjutan kasus OTT KPK pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dengan kedua Terdakwa Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Kamis, (16 /1/2025) Sidang yang digelar secara terbuka untuk umum ini diketuai majelis hakim Cahyono
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya akan menuntaskan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Setyo mengatakan penyidik KPK sadar kasus Hasto tengah menjadi sorotan masyarakat. “KPK bertugas diawasi oleh masyarakat, ada Dewan Pengawas, ada Inspektorat.
KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Insight Investments Management periode 2016-2024, Ekiawan Heri Primaryanto terkait kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen. Ekiawan ditahan KPK terkait kasus tersebut. “Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2025, KPK melakukan penahanan tersangka an. EHP (Ekiawan Heri
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai lebih dari Rp350 miliar terkait penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). “Pada Jumat tanggal 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang dalam mata
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK), Senin (13/1/2025), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. “HK sudah hadir,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Hasto tiba
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat properti dengan nilai Rp8,1 miliar terkait penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. “Pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan
