Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sebanyak 44 properti berupa tanah dan bangunan terkait penyidikan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). “Sampai saat ini KPK telah melakukan penyitaan aset milik tersangka sebanyak 44 bidang tanah dan bangunan
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (7/11). Agenda sidang kali ini menghadirkan keterangan ahli dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Profesor Hibnu Nugroho, Guru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bukti-bukti formalitas operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB). KPK telah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti-bukti yang dimaksud
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Pola pelarian buronan Harun Masiku dipelajari dalam perkara suap yang menjerat pria yang akrab dipanggil Paman Birin itu. “Belajar dong (dari kasus Harun Masiku),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu
Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan proses seleksi nama-nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diserahkan presiden ke-7 RI Joko Widodo ke DPR RI. “Secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara
Suasana sidang praperadilan. (dok.kakinews.id) JAKARTA, KAKINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait gugatan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, pada Selasa (5/11). Gugatan ini mempertanyakan keabsahan penetapan status tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dalam pemeriksaan kasus korupsi dana hibah pada Rabu, 6 November 2024. KPK memanggil Kusnadi untuk mendalami kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur periode
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pemangkasan hukuman terhadap terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming menjadi 10 tahun penjara. Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK). “KPK menghormati independensi putusan Majelis Hakim atas permohonan peninjauan kembali
Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening. Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Roy Rening terbukti melakukan penghalangan proses penyidikan yang mengganggu tugas penegakan hukum. “KPK menyampaikan apresiasi atas
KPK menerbitkan surat perintah penangkapan (sprinkap) kepada Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin terkait kasus suap. Surat penangkapan itu dikeluarkan karena keberadaan Sahbirin Noor masih belum diketahui. Hal itu terungkap dalam sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sahbirin Noor. Sidang
