Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin melarikan diri setelah menjadi tersangka dugaan korupsi. KPK menyampaikan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. “Sampai saat persidangan ini berlangsung, pemohon (Sahbirin)
Suasana sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPK. (dok.kakinews.id) JAKARTA, KAKINEWS.ID – Sidang praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan
Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani Maming bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara atau turun 2 tahun dibanding putusan pada
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyebut Presiden Prabowo Subianto bisa menganulir 10 nama calon pimpinan maupun dewan pengawas (dewas) KPK yang telah diserahkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Jokowi sebelum lengser telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan dewas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan dugaan korupsi jual-beli aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur di Jakarta. Aset yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan diduga menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara. “KPK memastikan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat yang diterima. Dengan lebih
Kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Soesilo Aribowo, membantah kliennya menghilang setelah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Soesilo, Sahbirin masih dapat ditemui hingga saat ini. “Saya kira tidak ada yang menghilang,” kata Soesilo seusai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) akan memutus sidang gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor secara independen dan objektif. Sahbirin menggugat status tersangkanya dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk
Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menjadi sorotan publik gegara menggunakan jam tangan senilai Rp2 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. “Saya lihat dulu (LHKPN-nya),” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, melalui keterangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan shelter tsunami di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Keduanya akan menjalani pemeriksaan pada hari ini, Senin, 4 November 2024. “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK (tindak pidana korupsi) terkait
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Sidang pra peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, masih menunggu kehadiran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum juga hadir. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini terkait gugatan atas penetapan status
