KPK Geledah KPP Madya Banjarmasin: Siapa Lagi Bakal Tersangka?
Dari Layar ke Ruang Kelas, Dian Sastrowardoyo Resmi jadi Dosen Vokasi UI
Plt Gubernur dan Sekda Riau Diperiksa KPK, Skandal Fee Proyek PUPR Makin Terkuak
Sah, Barbuk Kapal SPOB AJB 01 Telah Diserahkan Kejari Banjarmasin kepada PT.PSP selaku Pemilik
Sawit Diekspansi, Izin Dipertanyakan: Nama PT Bersama Sejahtera Sakti Terseret di Tengah Bayang-Bayang Deforestasi dan Dugaan Korupsi
KPK Geledah KPP Madya Banjarmasin: Siapa Lagi Bakal Tersangka?
Dari Layar ke Ruang Kelas, Dian Sastrowardoyo Resmi jadi Dosen Vokasi UI
Plt Gubernur dan Sekda Riau Diperiksa KPK, Skandal Fee Proyek PUPR Makin Terkuak
Sah, Barbuk Kapal SPOB AJB 01 Telah Diserahkan Kejari Banjarmasin kepada PT.PSP selaku Pemilik
Sawit Diekspansi, Izin Dipertanyakan: Nama PT Bersama Sejahtera Sakti Terseret di Tengah Bayang-Bayang Deforestasi dan Dugaan Korupsi
KPK sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering Procurement dan Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PP). Terbaru KPK menyita uang Rp 40 miliar dan deposito Rp 22 miliar. “Penyidik menyampaikan telah dilakukan penyitaan yang pertama bentuknya deposito, itu totalnya sebesar Rp
KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ronny diperiksa soal perlintasan Harun Masiku. Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny
KPK memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto . Pantauan di lokasi, Jumat (3/1/2025), Ronny tiba sekitar pukul 09.57 WIB. Dia
Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menggelar sidang perdana terhadap dua kontraktor yakni Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut diketuai olehCahyono Riza Adrianto, beranggotakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Lembaga Antirasuah berharap data terkait kabar itu dilaporkan. “KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah. KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu. “KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,”
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita properti senilai Rp1,2 triliun terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019-2022. “Pada bulan Oktober 2024-Desember 2024, penyidik KPK telah melakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak tak bertanggungjawab yang mencatut nama pegawai KPK dan program Astacita untuk tujuan tertentu. “KPK memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp mengatasnamakan pegawai Pusat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa spesifikasi pembangunan TES shelter Tsunami di NTB mengalami penurunan material. Penurunan spesifikasi berupa diduga dilakukan PPK Kementrian PUPR, Aprialely Nirmala (AN) yang merupakan tersangka. “Bahwa selain melakukan perubahan design, ternyata AN menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang dapat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyiapkan timeline atau batas waktu untuk memeriksa hingga melakukan penahanan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. “Mengenai kapan pemanggilan
