Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop pada 2017-2018 di BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI). KPK menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp 100 miliar. “Dugaan kerugian negara sementara atas pengadaan tersebut sekitar kurang lebih Rp 100 miliar,” kata jubir
Kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Soesilo Aribowo, menyebut ada revisi materi gugatan praperadilan yang diajukan kliennya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi ini dilakukan karena pada saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pihaknya belum mendapat surat perintah penyidikan
Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK saat ini dalam rangka menyusun masukan soal pemberantasan korupsi untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2015–2019 Basaria Panjaitan usai bertemu dengan pimpinan KPK
Hakim tunggal sidang gugatan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Afrizal Hadi, menyatakan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta sidang ditunda selama tiga pekan ke depan. Afrizal tidak menjelaskan alasan permintaan penundaan sidang dalam surat yang disampaikan KPK. “Pada hari ini belum dapat hadir
Penundaan terpaksa dilakukan untuk sidang perdana praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Mestinya, sidang tersebut digelar hari ini, Senin (28/10/2024), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Informasi yang didapatkan, penundaan terjadi gara-gara ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah tersebut
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alex Marwata dan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. “Yang disiapkan jiwa dan raga, nanti deh saya cerita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lega atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Situbondo, Karna Suswandi (KS). Putusan praperadilan itu telah dibacakan pada Jumat, 25 Oktober 2024. Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK telah memenangkan gugatan
Rombongan KPK bersama tim dari Inspektorat KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dan pihak-pihak lainnya yang berjumlah 9 orang mengalami kecelakaan saat bertugas di wilayah Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memusatkan perhatian pada case building dalam penanganan perkara korupsi, dengan tujuan menyelamatkan aset negara dari praktik rasuah. Meskipun demikian, kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini populer di masyarakat tetap akan dilakukan bila ditemukan praktik suap di
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi perkara dugaan korupsi terkait dengan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 2021–2024. “Saksi hadir dan didalami terkait dengan pengetahuan dan peran mereka
