Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) melalui aliran uang pembangunan gedung Yayasan Alkhairaat. Yayasan Alkhairaat adalah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia. Untuk mengusut dugaan pencucian
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah rumah terkait kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan sejumlah rumah tersebut berada di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda. Pada 22 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait kasus vonis bebas atas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. “Kami juga mengapresiasi Kejagung yang sudah melakukan tangkap tangan. Tentunya harapannya apa yang
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi (IP) hari ini, 24 Oktober 2024. Ira merupakan tersangka dugaan rasuah proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara, yang dilakukan ASDP. “Pemeriksaan IP dilakukan di Gedung KPK Merah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menyetorkan ke kas negara uang rampasan senilai Rp37.492.700.000 yang dirampas dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis M. Nasir yang kini menjadi terpidana kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis. Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu menyebut penyetoran
Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan (Kalsel), keberadaan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor ramai dipertanyakan. Pasalnya, Paman Birin, sapaan akrabnya tak menunjukkan batang hidungnya pasca KPK menetapkan sejumlah tersangka. Hal ini pun menjadi pertanyaan publik mengenai
Uang tunai sebesar Rp300 juta rupiah disita dari proses penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Penyitaan tersebut terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RW). Pemeriksaan terhadap Isa awalnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/10), namun yang bersangkutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, mengingatkan kepada para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang dilantik untuk memenuhi kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02
Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka dinilai membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo beberapa kali menekankan bahaya korupsi dan mengancam pejabat sampai pengusaha bandel. “Ini membawa harapan baru, karena korupsi memang sudah menjadi masalah sistemik, masif
