Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengatakan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK bentukan Presiden Joko Widodo tidak sah. Menurut dia, Jokowi sudah tidak berhak dan tidak berwenang membentuk pansel capim KPK dan calon dewas KPK. Seharusnya, lanjut
Indonesia Audit Watch (IAW) melaporkan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan fraud karena tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan benar. IAW juga melaporkan ketidaksesuaian sejumlah data pendidikan dan kependudukan Jaksa Agung. “Kami mengadukan yang bersangkutan
Polisi memeriksa lima orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB, di ruang Riksa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan pasal pencucian uang terkait dugaan korupsi di PT ASDP. Kasus ini terkait proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019-2022. “Penyitaan aset apakah ini akan mengarah ke TPPU? ini masih
KPK memberikan pernyataan terbaru terkait polemik pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. KPK menyatakan pertemuan itu terjadi sebelum kasus korupsi Eko naik ke penyelidikan. Pernyataan terbaru dari KPK itu disampaikan oleh Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis bakal menang dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, yang keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) periode 2021-2024. KPK meyakini penetapan Karna sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika menanggapi pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi atau disingkat Kortas Tipikor Polri. “Kami tidak melihat adanya tumpang tindih,” kata Tessa kepada Tempo lewat aplikasi perpesanan, Jumat, 18 Oktober 2024. “Upaya pemberantasan korupsi tidak saja menjadi domain KPK”. Tessa
Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Polda Metro Jaya tidak terpengaruh desakan pihak tertentu untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK dalam kasus Alexander Marwata. “Kecuali ada terdapat bukti lain adanya janji atau pemberian sesuatu yang diterima oleh pimpinan KPK Alexander Marwata,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menepati janji untuk mentersangkakan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebagai tersangka skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. Janji itu, ditagih massa Studi Demokrasi Rakyat (SDR) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan
Sebagai upaya pengoptimalan asset recovery, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Serah Terima Barang Rampasan Negara melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, pada Rabu (16/10). Kegiatan serah terima yang terselenggara di Kantor
