Korupsi KUR Mikro Bank Negara: Jaringan Internal–Eksternal Cabang Semendo Diseret ke Meja Hijau
Penggeledahan Massal Kejagung: Korupsi Ekspor Limbah Sawit Seret 11 Tersangka
Tinggal Selangkah, Kejari Banjarmasin Siap Tetapkan Tersangka Kasus Sewa Server Disdik
Guru Telanjangi 27 Murid di Jember, Ketua Komisi X DPR: Jangan Cukup Teguran, Pecat!
Kajari Deli Serdang dan Padang Lawas Dicopot
Korupsi KUR Mikro Bank Negara: Jaringan Internal–Eksternal Cabang Semendo Diseret ke Meja Hijau
Penggeledahan Massal Kejagung: Korupsi Ekspor Limbah Sawit Seret 11 Tersangka
Tinggal Selangkah, Kejari Banjarmasin Siap Tetapkan Tersangka Kasus Sewa Server Disdik
Guru Telanjangi 27 Murid di Jember, Ketua Komisi X DPR: Jangan Cukup Teguran, Pecat!
Kajari Deli Serdang dan Padang Lawas Dicopot
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo. Sebanyak dua saksi diminta menjelaskan kepemilikan aset Bupati Situbondo Karna Suswandi dalam pemeriksaan pada Rabu, 18 Desember 2024. “Dua saksi didalami
Desak KPK untuk segera menangkap buronan Harun Masiku massa dari berbagai Perhimpunan mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK ,Rabu (18/12). “Kami tidak akan tinggal diam melihat hukum dipermainkan. Penangkapan Harun Masiku adalah ujian besar bagi KPK untuk menunjukkan
Ketua sementara jilid V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta fungsi supervisi instansinya digunakan untuk mendalami kasus pemerasan yang menjerat eks Komisioner Lembaga Antirasuah Firli Bahuri. Perkara itu tak kunjung dirampungkan Polda Metro Jaya. “Kami minta itu untuk coba dilakukan koordinasi supervisi perkara Pak
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona Laoly memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Rabu, 18 Desember 2024. Yasonna diperiksa sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Yasonna menggunakan kemeja putih dengan jaket
KPK mencatat telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 36 kali. Jumlah tersebut dilakukan selama periode 2020-2024. “Jumlah OTT 36, pada 2024 jumlah OTT sebanyak 5 kali,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers capaian kinerja KPK periode 2019-2024 di Gedung
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. “Tersangka yang terkait perkara ini ada. Kami sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka
Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI KALSEL), H. Akhmad Husaini, mengingatkan bahwa pimpinan KPK 2024-2029 perlu menuntaskan pengusutan kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Husaini berkata pimpinan KPK yang baru dilantik presiden Prabowo Subianto harus punya terobosan dan keberanian
Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Krimonologi Indonesia, Azmi Syahputra berharap, para pimpinan KPK periode 2024-2029 mempunyai terobosan. Sebab, Azmi ingin pemberantasan korupsi semakin berkualitas. “KPK yang diharapkan berani di jalur cepat, makanya undang-undangnya dibuat pemberantasan. Kata pemberantasan itu adalah serangkaian tindakan pada jalur
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menunda sidang praperadilan penetapan tersangka Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Sidang yang seharusnya berjalan pada Senin, 16 Desember 2024 itu tertunda hingga 6 Januari 2025 karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak hadir. Juru bicara
Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 akan mendapat pembekalan atau induksi. Mereka akan dibekali soal integritas dan kode etik guna mencegah pelanggaran. “Karena KPK juga memiliki standar integritas yang cukup tinggi dan akan disampaikan hal-hal, termasuk kode etik, hal-hal kedisiplinan, dan
