Banjarbaru Raih Medali Terbanyak Cabang Renang, Juara Umum POPDA 2025
Bareskrim Polri Ungkap Peran 6 Tersangka Grup FB Fantasi Sedarah
Polres Banjar Tangkap 116 Tersangka Kejahatan selama Operasi Sikat Intan
Menteri Budi Arie Minta KPK Kawal Program Koperasi Desa Merah Putih
Jadi Keynote Speech pada DAMNAS IMM 2025, Wabup Herman Susilo Dorong Kolaborasi Pemkab dan Kampus
Banjarbaru Raih Medali Terbanyak Cabang Renang, Juara Umum POPDA 2025
Bareskrim Polri Ungkap Peran 6 Tersangka Grup FB Fantasi Sedarah
Polres Banjar Tangkap 116 Tersangka Kejahatan selama Operasi Sikat Intan
Menteri Budi Arie Minta KPK Kawal Program Koperasi Desa Merah Putih
Jadi Keynote Speech pada DAMNAS IMM 2025, Wabup Herman Susilo Dorong Kolaborasi Pemkab dan Kampus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik. “Keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Namun) yang jadi masalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk. Permintaan keterangan untuk mengonfirmasi sejumlah bukti yang ditemukan hasil penggeledahan di kediamannya. “Penyidik akan memanggil
Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Senin, 10 Maret 2025. KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana Mas, Ciumbuleuit, Kota Bandung dalam kasus korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. “Betul, terkait perkara BJB,”
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Berdasarkan putusan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 5 Tahun 2021,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap petinggi PT Pertamina. Mereka akan diperiksa terkait dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Mereka yang diperiksa yaitu mantan Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman dan mantan Direktur PT PGN Nusantara
Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadirkan sejumlah saksi untuk pembuktian terhadap terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan dan tiga terdakwa lain pada perkara suap dan gratifikasi. “Karena ini ada dakwaan gratifikasinya juga, maka saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, sebagai saksi kasus gratifikasi dan pencucian uang. Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Minggu (9/3/2025) di Jakarta. “Penyidik mendalami pengetahuan yang bersangkutan terkait penerimaan gratifikasi metrik ton batu bara,” ujarnya. Kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dugaan fraud ini perlu diatensi lantaran berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. “Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna
