32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
Duel Maut di Pasar Antasari: Buruh Tewas, Dua Pelaku Ditangkap
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
Duel Maut di Pasar Antasari: Buruh Tewas, Dua Pelaku Ditangkap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hari ini, 10 Juni 2025. Kehadiran Lembaga Antirasuah merupakan tindak lanjut atas adanya pejabat di Kementerian PU, yang meminta gratifikasi untuk pernikahan anaknya. “Iya, tindak lanjut yang sebelumnya ramai di publik,” kata juru bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan segera memeriksa eks Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. RK akan diperiksa terkait dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Namun, KPK belum menjelaskan tanggal pasti pemamggilan RK. “Insyaallah secepatnya kita panggil klarifikasi,” kata plh Dirdik KPK
KPK membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait suap pengurusan tenaga kerja asing (TKA). KPK menyebut klarifikasi ini diperlukan lantaran proses gratifikasi dilakukan secara berjenjang. “Terkait menteri, apakah ada KPK potensi sampai ke menteri atau melakukan klarifikasi kepada menteri? Tentunya sama, dugaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp1,9 miliar dari salah satu tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019—2023. “KPK hari ini (Rabu, 4/6) melakukan penyitaan uang dari salah satu tersangka sebesar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono (EH) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BI. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama EH sebagai mantan Kepala
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan unit reaksi cepat untuk merespons sejumlah kasus aparat penegak hukum (APH), terutama jaksa, yang mengalami pembacokan. “Unit reaksi cepat, bagian tim di pengamanan KPK yang memang bertugas, salah satunya adalah untuk membantu pengamanan personel KPK, dan itu juga
KPK mengaku telah menerima informasi adanya dugaan gratifikasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Praktik gratifikasi itu dilakukan oleh salah seorang penyelenggara negara di kementerian tersebut. “KPK mendapatkan informasi adanya dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional Haryanto terkait dengan dugaan pemerasan kepada tenaga kerja asing (TKA). “Didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan pemerasan tersebut dalam kapasitas yang bersangkutan di dalam struktur Kementerian Ketenagakerjaan yang mengurusi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melelang barang rampasan kasus rasuah pada Rabu, 11 Juni 2025. Sebanyak 81 aset senilai Rp122,8 miliar akan dipasarkan. “Untuk bulan Juni 2025 ini kita akan melelang 81 lot yang tadi dari barang bergerak yang 44 lot dan tidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa mendalami peran direksi perusahaan dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa direksi PT ASDP Indonesia
