Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Pakar Hukum dan Pegiat Anti Korupsi Hardjuno Wiwoho meminta keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelibatan lembaga antirasuah ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana
Perlahan terkuak sosok yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi dihimpun, pejabat yang diduga diperiksa adalah seorang kepala bidang (kabid) di Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel. Pemeriksaan oleh KPK RI terhadap seorang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Minggu (6/10/2024). Malamnya, mereka yang diamankan tim KPK diperiksa di Mapolres Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani km 35. Baca juga: KPK Giat Penangkapan di Kalimantan Selatan Informasi yang dihimpun wartawan, yang terjaring
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10) malam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Informasi kegiatan penyidik KPK tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. “Benar, KPK melakukan giat penangkapan,” kata Ghufron
Presiden Joko Widodo menyatakan segera menandatangani nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah urusan administrasi di Kementerian Sekretariat Negara selesai. “Menunggu selesainya administrasi dari Setneg. Kalau selesai nanti dibawa ke saya, (saya) tanda tangan itu,” kata Jokowi singkat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini kerugian negara sebesar Rp319 miliar dalam kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bukan asal jiplak. Hitungan itu didasari hasil audit BPKP. “Penghitungan firm-nya adalah Rp319 miliar,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di wilayahnya serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan sektor swasta. Sesuai dengan tugas dan fungsi KPK khususnya pada bidang korsup, kata Kepala Satuan Tugas
Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menyebutkan jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan tersebut. “Modus utamanya adalah pemberian gratifikasi dan suap yang ditujukan untuk mempengaruhi promosi, mutasi, hingga penerimaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi penggeledahan di sejumlah rumah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur sejak Senin (30/9/2024). Lembaga antirasuah itu menyita tujuh mobil hingga uang tunai senilai Rp950 juta. Dari informasi yang dihimpun suarasurabaya.net, selama di Kabupaten Bangkalan, penyidik KPK melakukan penggeledahan
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menertibkan tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Tim Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB serta Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Wilayah
