Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Jumlah Jemaah Momen 5 Rajab 1447 H Capai 5 Juta Orang
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Hal itu berdasarkan temuan terbaru survei Indikator Politik Indonesia. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berada di angka 69 persen. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan kembali menjadi lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua dari tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2020. Adapun dua tersangka yang ditahan, yakni Budi Sylvana (BS) selaku Pejabat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua dari tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2020. Adapun dua tersangka korupsi APD yang
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan disekitaran Provinsi Jawa Timur guna mencari barang bukti dalam kasus dugaan korupsi suap dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim). “Betul ada penggeledahan di Propinsi Jatim,” kats Jubir KPK Tessa Mahardhika
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur. “Saksi AFI dan ROC minta penjadwalan ulang,” kata kata
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur. “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 43 bidang tanah terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). “Tim KPK kembali melakukan penyitaan sebanyak 43 bidang tanah dan bangunan terkait dengan TPPU
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Slamet Hadiraharjo (SH) sebagai saksi sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur. “Pemeriksaan dilakukan Kantor
Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK mengumumkan sepuluh nama Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang lolos seleksi akhir tes wawancara dan tes kesehatan. Dikutip Tempo.co, dokumen 20 nama Capim dan Calon Dewas KPK itu telah diserahkan ke Presiden
Tahapan seleksi calon pimpinan dan calon anggota Dewas KPK memasuki babak akhir. Panitia Seleksi (Pansel) hari ini akan menyerahkan 20 nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Rencana hari ini,” kata Ketua Pansel KPK Muhammad
