Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Momen 5 Rajab, Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah aktivis melakukan aksi teatrikal dengan merusak spanduk bergambarkan pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono bersama keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya. Aksi digelar di depan Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024) sore sejak pukul 15.40 WIB.
Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel), Edy Rahmat mengaku terpaksa membayar uang pungli karena takut masuk ruang isolasi rutan cabang KPK C1 ACLC (Gedung KPK lama), Jakarta Selatan. Menurut Eddy, ruang isolasi penahan di lantai 9 gedung
Dalam sidang kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, eks-Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, mengungkap pengalamannya selama mendekam di Rutan. Ia mengaku terjebak dalam praktik pungli yang membuatnya terpaksa membayar sejumlah uang agar dipindahkan dari sel isolasi. Dodi, yang
Jaksa KPK menghadirkan enam terpidana korupsi sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rutan KPK hari ini. Mereka hadir secara virtual. “Saksi melalui daring (online), karena berstatus warga binaan,” kata jaksa KPK, Agung Nugroho Santoso, dalam keterangannya, dikutip Detik.com pada
BANJARMASIN, KAKINEWS.ID – Ketua LSM KAKI KALSEL, Akhmad Husaini, S.H., M.A., melontarkan kritik tajam terkait dugaan lemahnya pengelolaan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Husaini menyoroti sejumlah permasalahan administrasi yang ia sebut sebagai dugaan kelalaian serius dalam pengelolaan aset daerah. Ia menjelaskan, Badan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah melakukan pertemuan secara personal dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pertemuannya diwakili tim Lembaga Antirasuah dan diketahui oleh komisioner lain. “Pertemuan didampingi dua orang staf dan sepengetahuan pimpinan lainnya,” kata Alex melalui
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur. “Saksi hadir dan didalami terkait proses pengurusan izin usaha pertambangan dan peran mereka
Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) diminta bergerak cepat memproses dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Marwata dilaporkan ke Dewas terkait penanganan kasus penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. “Meminta KPK proaktif dan cepat menangani kasus ini untuk
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menandatangani Nota Kesepahaman yang bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Salah satu fokus utama dalam perjanjian ini adalah penerapan sistem digital guna
Polda Metro Jaya mengkonfirmasi menerima aduan masyarakat (dumas) terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Aduan ini terkait pertemuan Alex dengan eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto. “Berupa hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK (Alexander
