Kedapatan Simpan Sabu 30 Gram Dirumah, Warga Sungai Andai Dituntut 7 Tahun dan 6 Bulan Penjara
Dinas PUPR Kalsel Gelar Pelatihan Tenaga Ahli K3 Konstruksi 2025, Dorong Pembangunan Infrastruktur Aman dan Berstandar Nasional
Puar Junaidi Laporkan ke Polisi Dugaan Pemalsuan Surat Rekomendasi PAW Partai Golkar Kabupaten Tanah Laut
Piala Asia U23 – Klasemen Akhir Grup J: Indonesia Posisi Kedua
Seorang Pemuda Telaga Biru Dibunuh, Polisi Buru Pelaku
Kedapatan Simpan Sabu 30 Gram Dirumah, Warga Sungai Andai Dituntut 7 Tahun dan 6 Bulan Penjara
Dinas PUPR Kalsel Gelar Pelatihan Tenaga Ahli K3 Konstruksi 2025, Dorong Pembangunan Infrastruktur Aman dan Berstandar Nasional
Puar Junaidi Laporkan ke Polisi Dugaan Pemalsuan Surat Rekomendasi PAW Partai Golkar Kabupaten Tanah Laut
Piala Asia U23 – Klasemen Akhir Grup J: Indonesia Posisi Kedua
Seorang Pemuda Telaga Biru Dibunuh, Polisi Buru Pelaku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Badan Penegak Hukum Narkotika AS menggelar lokakarya selama tiga hari untuk membahas penelusuran dan perampasan aset hasil korupsi lintas negara. “Topik-topik yang dibahas dalam lokakarya tersebut di antaranya, yaitu mengenai
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menggelar penyidikan baru terkait dugaan adanya upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait pencarian Harun Masiku (HM). Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik KPK membuka opsi penyidikan dugaan perintangan penyidikan setelah memeriksa saksi bernama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. KPK juga memastikan segera menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita. KPK sampai saat ini masih menjalankan serangkaian kegiatan penyidikan di Kota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, hari ini. Namun, pemanggilan kali ini bukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan kasus suap antar waktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Hari ini, Hasto dipanggil terkait kasus dugaan korupsi di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Dugaan korupsi itu kini sudah di tahap penyidikan KPK. “Terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan
Lima jaksa ikut seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2024-2029. Kelima jaksa tersebut dinilai sebagai putra terbaik dari Kejaksaan Agung. Kabar pendaftaran lima jaksa tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, lima orang tersebut
ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Gandi Sulistiyanto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait dana pada APBN Rp20 triliun. “Yang kami adukan adalah dugaan penyimpangan pembangunan IKN antara pejabat Gandi Sulistiyanto dengan perusahaan pengembang properti,” ujar kuasa hukum LSM Konsumen Cerdas
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Kantor Balai Kota Semarang, Kamis (18/7). Kali ini giliran di Dinas Sosial Kota Semarang yang digeledah petugas antirasuah. Rombongan penyidik datang menggunakan beberapa mobil sekitar pukul 10.00 WIB, dan langsung menuju ke Kantor Dinsos Kota Semarang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD Provinsi Jatim mencapai triliunan rupiah. “Didalami kerugian negara, saya senggol-senggol sedikit tadi, sekitar triliunan itu untuk pokir ini,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap empat pihak dalam dugaan kasus korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Penyidikan di Semarang berkaitan dengan tiga kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Penyidikan itu berkaitan pengadaan barang dan jasa (PBJ) 2023-2024, pemerasan terhadap ASN atas insentif
