Sidang Kasus Pungli Ungkap Modus Penyelundupan HP di Rutan KPK

Terpidana kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis, Firjan Taufan, mengungkapkan kerap menyelundupkan handphone dengan diselipkan di makanan yang dikirimkan ke rumah tahanan (rutan) Pomdam Guntur, Jakarta. “(Handphone-nya) dimasukin ke barang makanan juga,” kata Taufan saat menjadi saksi kasus dugaan pungutan liar (pungli)

KPK Telisik Pengurusan Tambang PT Rohijireh Muliah Terkait TPPU Eks Gubernur Malut

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Pengurusan tambang PT Rohijireh Mulia diulik penyidik dengan memeriksa satu saksi pada Senin, 9 September 2024. “Saksi FNI hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengurusan tambang,”

Eks Tahanan KPK Dipaksa Bersihkan Rutan Jika Enggan Bayar Pungli

Mantan terpidana kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Husni Fahmi, menceritakan dirinya disuruh membersihkan rumah tahanan (rutan) Pomdam Guntur setiap hari, karena tidak mau membayar uang ‘iuran bulanan’. Iuran bulanan, merupakan istilah yang digunakan oleh para petugas rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sikap Dewas KPK Atas PK Terpidana Korupsi Tambang Mardani Maming

Komisioner KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar etik menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian berinisial ADM dari Jakarta ke Malang dengan menghubungi eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyo. Selain itu, Nurul Ghufron diduga membantu Mardani H Maming terkait urusan peninjauan

KPK: 1.325 Bakal Calon Kepala Daerah Telah Melengkapi LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebanyak 1.325 dari 1.432 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah sudah lengkap. “Data per pagi ini, KPK telah menerima LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada,”

KPK Setor Rp40,5 Miliar ke Kas Negara dari Kasus Rafael Alun Trisambodo

KPK menyetorkan Rp40,5 miliar ke kas negara dari kasus korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Nominal itu didapatkan dari hasil gratifikasi dan pencucian uang Rafael. “KPK telah menyetorkan total nilai Rp40,5 miliar ke kas negara pada Selasa, tanggal 27 Agustus 2024. Nilai

Dewas KPK Serahkan Rekam Jejak Pimpinan dan Pegawai ke Pansel KPK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menyerahkan rekam jejak pimpinan hingga pegawainya kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK yang merupakan tahapan proses seleksi calon pimpinan KPK. “Kami sudah memberikan informasi kepada pansel tentang calon-calon yang mau menjadi pimpinan KPK. Itu

Wali Kota Medan Bobby Nasution Dilaporkan ke KPK Terkait Fasilitas Jet Pribadi

Wali Kota Medan Bobby Nasution dilaporkan ke KPK terkait usai fotonya bersama keluarga naik jet pribadi viral. KPK pun mulai menelaah laporan dugaan gratifikasi tersebut. Jubir KPK Tessa Mahardika membenarkan Bobby dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Dia tidak bisa

Terbukti Langgar Etik KPK, Nurul Gufron Disanksi Teguran dan Potong Gaji 20 Persen

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melakukan pelanggaran etik. Dewas KPK pun menjatuhkan sanksi etik sedang ke Ghufron. “Menyatakan Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di kantornya, Jumat (6/9/2024). “Menjatuhkan

Massa Dua Ormas Antikorupsi Desak MA Tolak PK Terpidana Mardani Maming

Komite Rakyat Anti Korupsi (KERAS) dan Gerakan Rakyat Proletar (GERAP)  menggelar unjuk rasa di depan kantor Mahkamah Agung (MA) di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis,(5/9/2024). KERAS dan GERAP, yang merupakan Ormas Antikorupsi meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan