483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
Tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Cirebon, Jawa Barat, Herry Jung, tidak berkomentar apa pun usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar 11 jam. Berdasarkan laporan pewarta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, Herry
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan terkait kasus dugaan rasuah dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Sebanyak delapan aset senilai Rp1,2 triliun disita. “Kedelapan bidang tersebut merupakan bagian dari aset senilai Rp1,2 triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sembilan kendaraan di kasus korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti itu hasil penggeledahan penyidik di wilayah Jabodetabek selama tiga hari. “Total ada delapan mobil dan satu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan atas kasus suap pada pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Aset mewah di Pasuruan, diambil sementara oleh penyidik. “Penyidik juga menyita satu bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Pasuruan senilai kurang lebih Rp2 miliar,” kata
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengatakan pengawalan tersebut nantinya setelah kedua instansi melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding “Kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini, supaya bisa memberikan
KPK tidak akan melakukan upaya hukum banding putusan pengadilan terhadap mantan Direktur Operasi Ritel PT Jasindo Sahata Lumban Tobing dan pemilik PT Mitra Bina Selaras (MBS) Toras Sotarduga Panggabean. KPK akan segera mengeksekusi keduanya ke penjara. “Bahwa atas putusan dimaksud, sikap KPK menerima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Penyitaan barang bukti itu dilakukan KPK di sejumlah rumah tokoh, pengusaha hingga politikus yang diduga menerima aliran dana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Sejumlah uang dari berbagai negara disita penyidik. “Dalam mata uang rupiah sebanyak Rp788.452.000, dalam mata uang Singapura sebanyak SGD29.100,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022, yakni mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi (K). “Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyuwangi (Jawa Timur) atas nama K,
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan bahwa institusinya tengah fokus untuk pembuktian perkara yang melibatkan terdakwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK). “Saat ini JPU (jaksa penuntut umum) KPK masih akan fokus pada pembuktian perkara dengan terdakwa saudara
