KPK Pertimbangkan Pasal Suap dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI–OJK

KPK Pertimbangkan Pasal Suap dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI–OJK

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menerapkan pasal suap dalam penanganan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkara ini telah menjerat Satori dan Heri Gunawan, anggota DPR RI Komisi

2 Kali Mangkir! Anggota DPR Ini Persulit Penyidikan KPK di Korupsi CSR BI

2 Kali Mangkir! Anggota DPR Ini Persulit Penyidikan KPK di Korupsi CSR BI

Abdul Fickar Hadjar, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti (Foto: kakinews.id/Pribadi)

KPK Dalami PMI Kecipratan Uang Panas Bupati Lamteng

KPK Dalami PMI Kecipratan Uang Panas Bupati Lamteng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami uang suap Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Ardito Wijaya yang diduga mengalir ke organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Lamteng. Hal ini dilakukan KP setelah menetapkan adik kandung Bupati sekaligus Ketua PMI Lampung Tengah periode 2025–2030, Ranu Hari Prasetyo

Sudah Saatnya KPK Panggil Paksa Anggota DPR Fauzi dan Charles: 2 Kali Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi CSR BI-OJK

Sudah Saatnya KPK Panggil Paksa Anggota DPR Fauzi dan Charles: 2 Kali Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi CSR BI-OJK

Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan (Foto: kakinews.id)

Agar Ada Kepastian Hukum, Semua Anggota Komisi XI DPR akan Diperiksa KPK di Korupsi CSR BI-OJK

Agar Ada Kepastian Hukum, Semua Anggota Komisi XI DPR akan Diperiksa KPK di Korupsi CSR BI-OJK

Agar ada kepastian hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa semua anggota komisi XI DPR RI (2019-2024) terkait dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dana program sosial serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI)

Tak Ada Alasan bagi KPK untuk Tidak “Seret” Bobby Nasution ke PN Tipikor Medan

Tak Ada Alasan bagi KPK untuk Tidak “Seret” Bobby Nasution ke PN Tipikor Medan

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Budi Setiawan diminta memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk “menyeret” Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan. Permintaan itu disampaikan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melalui gugatan praperadilan yang disidangkan pada Jumat (12/12/2025).

Eks Dirjen Kemnaker Suhartono Cs Didakwa Korupsi Rp 135 M: Tahan Proses RPTKA untuk Memalak

Eks Dirjen Kemnaker Suhartono Cs Didakwa Korupsi Rp 135 M: Tahan Proses RPTKA untuk Memalak

Sebanyak delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalani sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (12/12/2025). Adalah mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Haryanto, eks Direktur Pengendalian

KPK Segera Jebloskan Heri Gunawan dan Satori ke Tahanan, Tersangka Korupsi CSR BI-OJK

KPK Segera Jebloskan Heri Gunawan dan Satori ke Tahanan, Tersangka Korupsi CSR BI-OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjebloskan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke sel tahanan. Dua tersangka itu adalah anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024, Heri Gunawan (HG) dan Satori

Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Cs Dicegah Keluar Negeri, Ini Kasusnya

Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Cs Dicegah Keluar Negeri, Ini Kasusnya

Ditjen Imigrasi telah diminta KPK untuk mencegah Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga (SMS) keluar negeri. Pasalnya, dia bersama Chairul Fadly Harahap (CFH) selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan dan mantan

Menanti Nyali KPK Periksa Mensos Gus Ipul soal Dugaan Korupsi Laptop Rp33 M

Menanti Nyali KPK Periksa Mensos Gus Ipul soal Dugaan Korupsi Laptop Rp33 M

Nyali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinanti dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Laptop Guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nilai anggaran mencapai Rp33,2 miliar. Sebagai awal penyelidikan, KPK diminta memeriksa Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul hingga anak buahnya.