Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Kapolda Kalsel Tinjau Kesiapan Pengamanan Pengajian Rutin 5 Rajab
Pamtur Lalin di Rest Area Baitul Kiram Didatangi Bupati dan Wakil Bupati HSU
Bersenergi Pemkab HSU dan Polres Melepas Bantuan untuk Masyarakat Balangan Terdampak Banjir
Tim Gabungan Tabalong Siaga di Titik Kritis Banjir
Hoaks OTT Jaksa dan Pejabat Daerah, Kejari Purwakarta Tegaskan Tak Ada Penindakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi oleh menantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Bobby Nasution. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan proses pencarian dan analisis data terkait kasus tersebut sedang berlangsung. “Sementara masih dalam proses mencari
Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Tuntutan itu dibacakan langsung tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi saksi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Surabaya, Jawa Timur. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut kedua saksi diperiksa untuk didalami perihal pengaturan lelang
KPK menjelaskan perkembangan mengenai dugaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi yang dipakai Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. KPK kini membatalkan rencana mengklarifikasi Kaesang. “Sebagaimana kita ketahui sudah ada laporan masuk, bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di
Dewan Pengawas KPK bakal membacakan vonis etik Wakil Ketua Lembaga Antirasuah Nurul Ghufron pada Jumat, 6 September 2024. Putusan tetap diketuk untuk diumumkan meski komisioner itu mangkir. “Pak NG (Nurul Ghufron) hadir atau tidak hadir, sidang pembacaan dugaan pelanggaran etik bagi yang bersangkutan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal, Trunoyudo Wisnu Andiko, menanggapi soal laporan dugaan korupsi pengadaan pelontar gas air mata (pepper projectile launcher) di instansinya. Laporan itu diadukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan menunda proses penanganan perkara di tengah tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. KPK tetap akan memproses calon kepala daerah yang terjerat dugaan korupsi. “Bagi Cakada/Cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum proses pendaftaran yang bersangkutan
Saksi kasus dugaan pungutan liar Rutan Cabang KPK, Dono Purwoko, mengaku sempat dipersulit untuk shalat Jumat karena belum menyetorkan uang bulanan dalam rangka pungli di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dono, yang merupakan terpidana kasus korupsi proyek pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jaksa menghadirkan terpidana korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Minahasa, Dono Purwoko, sebagai saksi kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Dono mengaku membayar Rp 145 juta sebagai setoran bulanan selama menjalani masa tahanan. Mulanya, Dono menceritakan
Koalisi Masyarakat Sipil dari Reformasi Kepolisian membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (2/9). Aduan berkaitan dengan dugaan mark up (penggelembungan harga) dalam pengadaan gas air mata pada 2021 sampai 2022. “Dugaan indikasi mark up ini mencapai Rp26 miliar, ini sudah
