Menteri Kehutanan Dukung Akses Jalan Wisata Batarius Balangan
Audit BPKP Ungkap Penggunaan Dana Ilegal oleh Dirut PT ADCL Balangan
Residivis Bertato Umboro Kembali Ditangkap Kasus Sabu 50 Gram, Disidang di PN Banjarmasin
Bupati Balangan Audiensi dengan Menteri LHK untuk Permudah Wisata Alam
Penjual Sabu Warga Raga Buana Alalak Utara Divonis 7 Tahun Penjara. Didenda Rp. 1 M
Menteri Kehutanan Dukung Akses Jalan Wisata Batarius Balangan
Audit BPKP Ungkap Penggunaan Dana Ilegal oleh Dirut PT ADCL Balangan
Residivis Bertato Umboro Kembali Ditangkap Kasus Sabu 50 Gram, Disidang di PN Banjarmasin
Bupati Balangan Audiensi dengan Menteri LHK untuk Permudah Wisata Alam
Penjual Sabu Warga Raga Buana Alalak Utara Divonis 7 Tahun Penjara. Didenda Rp. 1 M
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merevisi pernyataannya soal transaksi terbesar pegawai dalam permainan judi online. Data terbaru soal uang yang dikeluarkan terbanyak oleh karyawan Lembaga Antirasuah hanya sebanyak Rp10 juta, dari sebelumnya disebut Rp 74 juta. “Berdasarkan data transaksi judi online, terkait delapan orang pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. Upaya paksa tersebut dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024. Hal itu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami. Pembangunan ini dilakukan oleh satuan kerja penataan Bangunan dan lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Pekerjaan Umum
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nawawi Pomolango membenarkan ada pegawainya yang bermain judi online. Terdapat sekitar 17 pegawai KPK yang terlibat judi online tersebut. “Iya, tapi ternyata sebagian bukan lagi di kami, sudah berhenti,” kata Nawawi kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.
Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan “mark up” (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Dia disebut memainkan metrik per ton tiap pengiriman baru bara di wilayahnya. “Di perkaranya RW (Rita Widyasari) ini, ini terkait dengan masalah metrik ton, jadi
IM57+ Institute mendorong panitia seleksi atau pansel KPK melakukan jemput bola untuk mencari pimpinan lembaga antirasuah selanjutnya. Langkah itu digunakan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha, mengatakan Pansel KPK yang belum mendapatkan kepercayaan publik secara penuh harus dapat
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Simanjuntak menilai pleidoi yang dibacakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) justru menunjukkan adanya tindakan korupsi di Kementerian Pertanian Dalam pleidoi tersebut, kata Meyer, baik SYL maupun penasihat hukumnya, menguraikan bahwa mantan menteri pertanian itu menerima suap dari
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti dalam kasus pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan ajudannya, Kusnadi beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Megawati saat memberi arahan di acara pelantikan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025 di Sekolah
Juru Bicara sekaligus Kasatgas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan jumlah bantuan sosial atau bansos presiden pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020 mencapai 6 juta paket. Bansos itu disalurkan untuk program penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
