Bupati Balangan Audiensi dengan Menteri LHK untuk Permudah Wisata Alam
Penjual Sabu Warga Raga Buana Alalak Utara Divonis 7 Tahun Penjara. Didenda Rp. 1 M
MTQ ke-48 Kabupaten Banjar Resmi Dibuka di Astambul, Bupati Harap Acara Sukses dan Berkah
Balangan Siapkan Wisata Baru Baruh Bahinu dan Dayak Pitap, Perpaduan Alam & Budaya Dayak
BikerMU Korwil Kalsel di Kemah Kebangsaan
Bupati Balangan Audiensi dengan Menteri LHK untuk Permudah Wisata Alam
Penjual Sabu Warga Raga Buana Alalak Utara Divonis 7 Tahun Penjara. Didenda Rp. 1 M
MTQ ke-48 Kabupaten Banjar Resmi Dibuka di Astambul, Bupati Harap Acara Sukses dan Berkah
Balangan Siapkan Wisata Baru Baruh Bahinu dan Dayak Pitap, Perpaduan Alam & Budaya Dayak
BikerMU Korwil Kalsel di Kemah Kebangsaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sedang mendalami unsur pidana dalam empat pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Pengusutan didasari atas temuan informasi dalam kasus sebelumnya yang menyeret mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. “Jadi, ada hal baru yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rizal Fajar Muttaqin sebagai saksi terkait kasus pengadaan LNG di Pertamina pada 2011-2014. Dia adalah Koordinator Penyiapan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM). Selain Rizal, penyidik juga memanggil Bayu Satria Pratama, Analis Program Cadangan Strategis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Imran Jacub menjadi tersangka karena menjanjikan sesuatu kepada Abdul Gani Kasuba untuk pengisian jabatan perangkat daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus mengembangkan praktik korupsi dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (persero). Kasus ini menjerat mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karena Agustiawan yang sudah divonis 9 tahun penjara. Penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dua orang
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 22 miliar dalam penyidikan perkara penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Perkara ini diduga dilakukan oleh tersangka Bupati Langkat periode 2019-2024, Terbit Rencana Perangin Angin bersama-sama dengan tersangka
Ketua KPK Nawawi Pomolango tak membantah citra buruk yang melekat pada KPK saat ini. Menurut Nawawi, ada beberapa hal yang menjadi penyebab citra buruk tersebut, salah satunya kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri. “Kami sangat memahami keterpurukan citra lembaga seperti ini karena ada beberapa
Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penyitaan sebanyak 40 aset bidang tanah terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Puluhan aset tanah yang disita itu tersebar di beberapa
Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru untuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. “Jika memang sudah dinyatakan naik ke penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pengusaha tambang tidak memanipulasi pembayaran pajak. Pasalnya sebagian penghasilan yang wajib diserahkan negara berdasarkan penghitungan keuntungan. “Pajak yang Anda bayar tidak akan mengganggu usaha, karena pajak diambil dari keuntungan. Jadi, bayarlah pajak,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan isi paket bantuan sosial (bansos) presiden saat pandemi Covid-19 yang diduga dikorupsi. KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden yang ditaksir merugikan keuangan negara lebih dari Rp 125 miliar. “Isi dari bansos itu bervariatif mulai
